Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta sepakat menandatangani nota kesepahaman kajian penyusunan program pencegahan korupsi di daerah itu.
Nota kesepahaman tersebut, ditandatangani Bupati Bone Bolango Hamim Pou dan Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Oce Madril, di Pendopo Bandayo Rumah Dinas Bupati Bone Bolango.
Bupati Bone Bolango Hamim Pou di Gorontalo, Senin, mengatakan, dengan berbagai potensi, kekuatan, dan juga masalah yang dihadapi daerah maka perlu banyak berkolaborasi.
"Kita tidak boleh bergerak sendiri, seolah-olah semua serba bisa, sudah mampu, sudah berhasil, tapi pada faktanya kita belum apa-apa. Kita perlu cermin, tapi kita juga perlu pandangan, masukan maupun pendampingan dari institusi maupun lembaga yang lebih berkompeten dan ahli di bidangnya," ucapnya.
Hamim menyadari bahwa Kabupaten Bone Bolango wilayahnya 70 persen adalah taman nasional, terdiri dari 160 desa, lima kelurahan, dan 18 kecamatan, penduduknya lebih kurang 160 ribu, PAD-nya masih relatif kecil, kabupaten baru, dan SDM-nya sangat melimpah.
"Tentu problem-problem itu juga bisa kita ubah menjadi kekuatan. Bagaimana mengubah keterbatasan atau masalah tersebut menjadi kekuatan kita untuk melangkah ke depan," ucap Hamim.
Untuk itu, dengan adanya kerja sama tersebut, diharapkan menjadi langkah awal dalam rangka menciptakan keterpaduan pembangunan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dengan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, serta saling memperkuat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing.
"Terlebih dalam rangka untuk meningkatkan fungsi-fungsi kepemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kabupaten Bone Bolango," jelasnya.
Sementara itu, Ketua PUKAT UGM Oce Madril mengungkapkan, pihaknya membutuhkan sosok-sosok yang inovatif yang punya komitmen untuk membangun.
"Kami dari UGM terbiasa dengan mengidentifikasi dan kemudian mencari tahu pemerintah daerah mana yang mempunyai komitmen khususnya membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ungkap dia.
Menurutnya, yang harus dibangun dengan bahasa hukumnya pencegahan dan bahasa sosialnya, yakni membangun sistem yang berintegritas. Sistem yang akuntabel, sistem yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga sistem itu kredibel dan ujung-ujungnya masyarakat yang akan menerima manfaat maupun hasilnya.
"Membuat sistem kredibilitas pemerintah daerah membutuhkan waktu dalam jangka panjang, tapi di berbagai tempat ada tokoh-tokoh yang bisa jadi panutan maupun contoh," kata dia.
Ia pun berharap lewat kerja sama itu, Kabupaten Bone Bolango ke depan menjadi salah satu contoh dalam menerapkan program pencegahan korupsi yang berintegritas dengan terus membuat inovasi-inovasi yang bisa dibanggakan sehingga bisa menjadi ikon daerah.
"Mudah-mudahan kami bisa wujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama supaya cepat dan bisa ditiru oleh daerah-daerah lainnya," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
Nota kesepahaman tersebut, ditandatangani Bupati Bone Bolango Hamim Pou dan Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Oce Madril, di Pendopo Bandayo Rumah Dinas Bupati Bone Bolango.
Bupati Bone Bolango Hamim Pou di Gorontalo, Senin, mengatakan, dengan berbagai potensi, kekuatan, dan juga masalah yang dihadapi daerah maka perlu banyak berkolaborasi.
"Kita tidak boleh bergerak sendiri, seolah-olah semua serba bisa, sudah mampu, sudah berhasil, tapi pada faktanya kita belum apa-apa. Kita perlu cermin, tapi kita juga perlu pandangan, masukan maupun pendampingan dari institusi maupun lembaga yang lebih berkompeten dan ahli di bidangnya," ucapnya.
Hamim menyadari bahwa Kabupaten Bone Bolango wilayahnya 70 persen adalah taman nasional, terdiri dari 160 desa, lima kelurahan, dan 18 kecamatan, penduduknya lebih kurang 160 ribu, PAD-nya masih relatif kecil, kabupaten baru, dan SDM-nya sangat melimpah.
"Tentu problem-problem itu juga bisa kita ubah menjadi kekuatan. Bagaimana mengubah keterbatasan atau masalah tersebut menjadi kekuatan kita untuk melangkah ke depan," ucap Hamim.
Untuk itu, dengan adanya kerja sama tersebut, diharapkan menjadi langkah awal dalam rangka menciptakan keterpaduan pembangunan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dengan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, serta saling memperkuat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing.
"Terlebih dalam rangka untuk meningkatkan fungsi-fungsi kepemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kabupaten Bone Bolango," jelasnya.
Sementara itu, Ketua PUKAT UGM Oce Madril mengungkapkan, pihaknya membutuhkan sosok-sosok yang inovatif yang punya komitmen untuk membangun.
"Kami dari UGM terbiasa dengan mengidentifikasi dan kemudian mencari tahu pemerintah daerah mana yang mempunyai komitmen khususnya membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ungkap dia.
Menurutnya, yang harus dibangun dengan bahasa hukumnya pencegahan dan bahasa sosialnya, yakni membangun sistem yang berintegritas. Sistem yang akuntabel, sistem yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga sistem itu kredibel dan ujung-ujungnya masyarakat yang akan menerima manfaat maupun hasilnya.
"Membuat sistem kredibilitas pemerintah daerah membutuhkan waktu dalam jangka panjang, tapi di berbagai tempat ada tokoh-tokoh yang bisa jadi panutan maupun contoh," kata dia.
Ia pun berharap lewat kerja sama itu, Kabupaten Bone Bolango ke depan menjadi salah satu contoh dalam menerapkan program pencegahan korupsi yang berintegritas dengan terus membuat inovasi-inovasi yang bisa dibanggakan sehingga bisa menjadi ikon daerah.
"Mudah-mudahan kami bisa wujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama supaya cepat dan bisa ditiru oleh daerah-daerah lainnya," tambahnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019