Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) mengatakan fraksinya solid tetap memperjuangkan pemilihan kepala
daerah lewat DPRD dalam rapat paripurna yang digelar Kamis, di Gedung
DPR, Jakarta.
"Insya Allah PPP solid, karena kami lah yang sebenarnya pertama kali mengusulkan moratorium pilkada langsung berdasarkan Mukernas PPP di Medan tahun 2011 yang lalu. Ini adalah pelurusan arah demokrasi kita dan untuk kebaikan bangsa di masa yg akan datang," katanya melalui pesan singkat kepada Antara, Kamis.
Ia mengatakan dalam rapat pleno F-PPP, Rabu siang (24/9), pihaknya telah mantapkan pilihan fraksi PPP untuk memoratorium Pilkada Langsung. Pilihan ini akan dikonsolidasikan secara final pada rapat pleno fraksi PPP pagi ini.
"Insya Allah tidak akan ada perubahan," katanya.
Ia menyatakan, arahan DPP PPP jelas, bahwa evaluasi terhadap pilkada langsung sejak 1 Januari 2005 mendapati berbagai ekses buruk, yang untuk sementara ini harus dimoratorium.
"Karenanya Rapat Fraksi PPP pagi ini akan memantapkan pilihan untuk pilkada dikembalikan ke DPRD untuk beberapa tahun mendatang," katanya.
Hari Kamis ini, DPR akan mengambil keputusan terkait RUU Pilkada. Pasal yang alot diperdebatkan terkait pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat atau tak langsung (melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
Sebelumnya, Koalisi Merah Putih yang terdiri atas Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS, Golkar menyatakan diri mendukung pilkada tak langsung, melalui DPRD. Sementara Partai Demokrat mengajukan sejumlah syarat perbaikan dalam pemilihan kepala daerah langsung.
Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hanura dan PKB menginginkan pilkada langsung.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Insya Allah PPP solid, karena kami lah yang sebenarnya pertama kali mengusulkan moratorium pilkada langsung berdasarkan Mukernas PPP di Medan tahun 2011 yang lalu. Ini adalah pelurusan arah demokrasi kita dan untuk kebaikan bangsa di masa yg akan datang," katanya melalui pesan singkat kepada Antara, Kamis.
Ia mengatakan dalam rapat pleno F-PPP, Rabu siang (24/9), pihaknya telah mantapkan pilihan fraksi PPP untuk memoratorium Pilkada Langsung. Pilihan ini akan dikonsolidasikan secara final pada rapat pleno fraksi PPP pagi ini.
"Insya Allah tidak akan ada perubahan," katanya.
Ia menyatakan, arahan DPP PPP jelas, bahwa evaluasi terhadap pilkada langsung sejak 1 Januari 2005 mendapati berbagai ekses buruk, yang untuk sementara ini harus dimoratorium.
"Karenanya Rapat Fraksi PPP pagi ini akan memantapkan pilihan untuk pilkada dikembalikan ke DPRD untuk beberapa tahun mendatang," katanya.
Hari Kamis ini, DPR akan mengambil keputusan terkait RUU Pilkada. Pasal yang alot diperdebatkan terkait pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat atau tak langsung (melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
Sebelumnya, Koalisi Merah Putih yang terdiri atas Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS, Golkar menyatakan diri mendukung pilkada tak langsung, melalui DPRD. Sementara Partai Demokrat mengajukan sejumlah syarat perbaikan dalam pemilihan kepala daerah langsung.
Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hanura dan PKB menginginkan pilkada langsung.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014