Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta pemerintah daerah setempat memberi perhatian prioritas terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.
Hal itu diungkap Ketua Komisi III DPRD, Rahmat Lamaji, di Gorontalo, Kamis, pada rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai mitra kerja.
"Membangun di pulau tentu tidak sama dengan membangun di darat," ungkapnya.
Biaya material saja dipastikan lebih mahal sebab harus ditambah dengan biaya angkutan menyebrang laut, sehingga kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pemerintah daerah, khususnya OPD teknis harus bisa memberi perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.
Ke depan kata dia, DPRD pun akan memberi masukan kepada pemerintah, terkait alokasi anggaran pembangunan di wilayah kepulauan.
"Harusnya biaya membangun di pulau lebih tinggi dibanding di darat, sebab beberapa faktor memang sangat mempengaruhi tingginya biaya pembangunan di wilayah kepulauan," ujarnya.
Diantaranya kata dia, biaya angkutan material yang bisa saja naik sewaktu-waktu, apalagi jika cuaca sedang tidak bersahabat, dan ditambah lagi risiko lain seperti bahan material jatuh ke laut. Sin
"Jika kondisi itu dihadapi, tentu tidak ada biaya pengganti. Maka biaya material untuk pembangunan infrastruktur di pulau harus lebih tinggi dibanding di darat," tambahnya.
Ia berharap, perhatian serius pemerintah daerah terhadap pembangunan di dua wilayah kepulauan di daerah itu, yaitu Kecamatan Ponelo Kepulauan dan Desa Dudepo di Kecamatan Anggrek, seperti gedung sekolah, puskesmas, fasilitas air bersih maupun fasilitas publik yang sangat diperlukan.
Potensi kelautan dan perikanan serta pertanian di wilayah-wilayah kepulauan itu sangat besar, maka perlu ditunjang dengan penyediaan infrastruktur yang memadai.
Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Rahmat Lamaji, pada rapat bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai mitra kerja. (Antara/Susanti Sako)
