Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - PDI Perjuangan Kabupaten Gorontalo Utara gagal meraih satupun alat kelengkapan DPRD setelah mekanisme pemilihan secara paket dengan sistem voting melalui rapat paripurna internal sejak Selasa (14/10) hingga Rabu dinihari pukul 03.30 Wita.
Wakil ketua DPRD dari Fraksi PDIP yang merupakan koalisi PDIP dan Partai Demokrat di parlemen tersebut, Djafar Ismail, Rabu, enggan menanggapi banyak kegagalan pihaknya meraih satu pun kursi alat kelengkapan DPRD baik ketua komisi maupun Badan Legislasi dan Badan Kehormatan, namun itu dinilai menjadi pelajaran berharga bagi mereka.
"Saya belum bisa menanggapi apa-apa, karena hasilnya seperti itu," ujar ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Gorontalo Utara ini, kepada sejumlah wartawan di kantor DPRD tersebut, di kawasan perkantoran blok plan, Molingkapoto, Kecamatan kwandang.
Hal yang sama diutarakan legislator dari Partai Demokrat, Harto Husain, yang mengaku belum ingin berkomentar apa-apa.
"Saya masih akan melaporkan hasil paripurna ini kepada pimpinan partai kami, setelah itu saya baru akan berkomentar dan memberikan penjelasan," ujarnya.
Rapat paripurna internal pengisian alat kelengkapan DPRD sempat berlangsung alot, bahkan untuk jabatan ketua Komisi II harus melakukan dua kali voting akibat Rahmat Lamaji dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), sempat menolak dan menyerahkan jabatannya melalui penunjukkan kepada legislator Partai Demokrat, Yusuf Hilumalo agar menempati jabatan tersebut.
Pantauan Wartawan, saat paripurna kembali digelar untuk penetapan pengisian alat kelengkapan DPRD, aksi "walk out" dilakukan koalisi PDIP-Partai Demokrat, setelah Yusuf Hilumalo dinyatakan tidak sah sebagai ketua Komisi II karena dinilai melanggar mekanisme pemilihan.
Yaitu tidak melalui pemilihan secara paket dengan sistem voting, melainkan hanya diserahkan sukarela oleh Rahmat Lamaji, legislator Fraksi PAN yang dipilih sesuai mekanisme dengan alasan menghormati senioritas dan menjaga kekompakkan koalisi kerakyatan yang dibangun seluruh partai politik di daerah ini sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2013 lalu, minus Partai Golkar.
Aksi "walk out" tersebut, bertahan hingga rapat paripurna penetapaan pengisian alat kelengkapan DPRD digelar pukul 03.30 Wita dinihari.
Lima kursi alat kelengkapan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, tiga komisi dan Badan Legislasi serta Badan Kehormatan, diraih Fraksi Hanura, PAN, Golkar, PPP dan Gerakan Keadilan (koalisi Gerindra dan PKS).
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
Wakil ketua DPRD dari Fraksi PDIP yang merupakan koalisi PDIP dan Partai Demokrat di parlemen tersebut, Djafar Ismail, Rabu, enggan menanggapi banyak kegagalan pihaknya meraih satu pun kursi alat kelengkapan DPRD baik ketua komisi maupun Badan Legislasi dan Badan Kehormatan, namun itu dinilai menjadi pelajaran berharga bagi mereka.
"Saya belum bisa menanggapi apa-apa, karena hasilnya seperti itu," ujar ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Gorontalo Utara ini, kepada sejumlah wartawan di kantor DPRD tersebut, di kawasan perkantoran blok plan, Molingkapoto, Kecamatan kwandang.
Hal yang sama diutarakan legislator dari Partai Demokrat, Harto Husain, yang mengaku belum ingin berkomentar apa-apa.
"Saya masih akan melaporkan hasil paripurna ini kepada pimpinan partai kami, setelah itu saya baru akan berkomentar dan memberikan penjelasan," ujarnya.
Rapat paripurna internal pengisian alat kelengkapan DPRD sempat berlangsung alot, bahkan untuk jabatan ketua Komisi II harus melakukan dua kali voting akibat Rahmat Lamaji dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), sempat menolak dan menyerahkan jabatannya melalui penunjukkan kepada legislator Partai Demokrat, Yusuf Hilumalo agar menempati jabatan tersebut.
Pantauan Wartawan, saat paripurna kembali digelar untuk penetapan pengisian alat kelengkapan DPRD, aksi "walk out" dilakukan koalisi PDIP-Partai Demokrat, setelah Yusuf Hilumalo dinyatakan tidak sah sebagai ketua Komisi II karena dinilai melanggar mekanisme pemilihan.
Yaitu tidak melalui pemilihan secara paket dengan sistem voting, melainkan hanya diserahkan sukarela oleh Rahmat Lamaji, legislator Fraksi PAN yang dipilih sesuai mekanisme dengan alasan menghormati senioritas dan menjaga kekompakkan koalisi kerakyatan yang dibangun seluruh partai politik di daerah ini sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2013 lalu, minus Partai Golkar.
Aksi "walk out" tersebut, bertahan hingga rapat paripurna penetapaan pengisian alat kelengkapan DPRD digelar pukul 03.30 Wita dinihari.
Lima kursi alat kelengkapan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, tiga komisi dan Badan Legislasi serta Badan Kehormatan, diraih Fraksi Hanura, PAN, Golkar, PPP dan Gerakan Keadilan (koalisi Gerindra dan PKS).
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014