Jakarta, (ANTARA GORONTALO) - Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengaku bangga apabila ada kader PPP yang ditunjuk sebagai menteri dalam kabinet Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
"Kalau pak Emron dan pak Suharso benar ditunjuk jadi menteri, ya saya memandang positif, karena itu hak prerogratif presiden, dan kita bangga," kata Suryadharma Ali di Jakarta.
Nama Emron Pangkapi dan Suharso Monoarfa dikabarkan ditunjuk menjadi menteri dalam kabinet Jokowi. Keduanya merupakan kubu yang berseberangan dengan Suryadharma Ali di internal PPP.
Suryadharma Ali mengatakan bahwa penunjukkan kader PPP sebagai menteri dapat menjadi dasar berubahnya arah koalisi PPP ke depan.
"Itu bisa sebagai pupuk untuk beralih (arah koalisi). Bisa sebagai pemanis untuk pindah, tapi sekali lagi yang memutuskan perubahan arah koalisi itu nanti muktamar 30 Oktober 2014," ujar Suryadharma.
Sebelumnya Suryadharma Ali menekankan bahwa Muktamar PPP akan berlangsung 30 Oktober 2014. Hal itu menurutnya telah disetujui oleh Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair.
Suryadharma Ali menegaskan bahwa Maimoen Zubair juga telah menilai bahwa pelaksanaan muktamar oleh Romahurmuziy, Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa di Surabaya tanggal 15-18 Oktober 2014 ilegal.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Kalau pak Emron dan pak Suharso benar ditunjuk jadi menteri, ya saya memandang positif, karena itu hak prerogratif presiden, dan kita bangga," kata Suryadharma Ali di Jakarta.
Nama Emron Pangkapi dan Suharso Monoarfa dikabarkan ditunjuk menjadi menteri dalam kabinet Jokowi. Keduanya merupakan kubu yang berseberangan dengan Suryadharma Ali di internal PPP.
Suryadharma Ali mengatakan bahwa penunjukkan kader PPP sebagai menteri dapat menjadi dasar berubahnya arah koalisi PPP ke depan.
"Itu bisa sebagai pupuk untuk beralih (arah koalisi). Bisa sebagai pemanis untuk pindah, tapi sekali lagi yang memutuskan perubahan arah koalisi itu nanti muktamar 30 Oktober 2014," ujar Suryadharma.
Sebelumnya Suryadharma Ali menekankan bahwa Muktamar PPP akan berlangsung 30 Oktober 2014. Hal itu menurutnya telah disetujui oleh Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair.
Suryadharma Ali menegaskan bahwa Maimoen Zubair juga telah menilai bahwa pelaksanaan muktamar oleh Romahurmuziy, Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa di Surabaya tanggal 15-18 Oktober 2014 ilegal.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014