Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah pusat siap mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 miliar pada tahun 2015, untuk pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) atau jalan lingkar luar.
Hal itu dikatakan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie usai melakukan pertemuan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Tetapi mereka meminta kepastian terkait dengan pembebasan lahan. Jumat mendatang saya akan kembali lagi ke Jakarta untuk menyampaikan proses pembayaran pembebasan lahan," ungkap Rusli usai meninjau lokasi pembangunan GORR di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Rabu.
Pada tahun 2014 Pemprov Gorontalo mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat sebesar Rp70 miliar.
Dana tersebut menurutnya tidak bisa dimaksimalkan untuk pekerjaan, karena proses pembebasan lahan yang memakan waktu lama.
Hal itu sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2004 dimana dalam pembebasan lahan menggunakan jasa apraisal dengan sistim tender dan penilaian yang detail.
"Karena itu anggaran Rp70 miliar tidak terserap semua, hanya Rp4,8 miliar yang kami gunakan untuk pekerjaan fisik," imbuhnya.
Lebih lanjut gubernur menjelaskan, tahun 2014 ini Pemprov Gorontalo sudah mengalokasikan APBD sebesar Rp20 miliar untuk pembebasan lahan.
Berdasarkan penilaian dari Apraisal, anggaran tersebut hanya cukup untuk membebaskan lahan (termasuk bangunan, pertanian, peternakan dan pepohonan) sepanjang 4 kilometer dan lebar 60 meter.
Sementara itu, sejumlah warga yang tanahnya ikut terkena imbas dari pembangunan GORR mengaku setuju dan merelakan tanahnya dibebaskan.
Salah seorang warga Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Yani Usman menilai sistem pembayaran menggunakan Apraisal menguntungkan masyarakat.
"Tanah saya di atas bukit sebagian kena pembebasan. Harganya juga lumayan dengan luas 180 meter persegi dihargai kurang lebih 12 juta rupiah . Di sisi lain, jika GORR ini nantinya berfungsinya maka harga lahan kami di sekitar sini pasti juga akan ikut naik," ujarnya.
GORR merupakan proyek yang dirintis pemprov sejak 2013, untuk mengatasi kemacetan kota 10 hingga 20 tahun akan datang.
GORR yang menghubungkan Bandar Udara Djalaluddin dengan Pelabuhan Feri itu diharapkan bisa mempermudah dan memperlancar arus distribusi barang dan jasa.
Jalan dengan panjang 43,5 kilometer itu dirancang melintasi tiga daerah, yakni Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
Hal itu dikatakan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie usai melakukan pertemuan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Tetapi mereka meminta kepastian terkait dengan pembebasan lahan. Jumat mendatang saya akan kembali lagi ke Jakarta untuk menyampaikan proses pembayaran pembebasan lahan," ungkap Rusli usai meninjau lokasi pembangunan GORR di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Rabu.
Pada tahun 2014 Pemprov Gorontalo mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat sebesar Rp70 miliar.
Dana tersebut menurutnya tidak bisa dimaksimalkan untuk pekerjaan, karena proses pembebasan lahan yang memakan waktu lama.
Hal itu sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2004 dimana dalam pembebasan lahan menggunakan jasa apraisal dengan sistim tender dan penilaian yang detail.
"Karena itu anggaran Rp70 miliar tidak terserap semua, hanya Rp4,8 miliar yang kami gunakan untuk pekerjaan fisik," imbuhnya.
Lebih lanjut gubernur menjelaskan, tahun 2014 ini Pemprov Gorontalo sudah mengalokasikan APBD sebesar Rp20 miliar untuk pembebasan lahan.
Berdasarkan penilaian dari Apraisal, anggaran tersebut hanya cukup untuk membebaskan lahan (termasuk bangunan, pertanian, peternakan dan pepohonan) sepanjang 4 kilometer dan lebar 60 meter.
Sementara itu, sejumlah warga yang tanahnya ikut terkena imbas dari pembangunan GORR mengaku setuju dan merelakan tanahnya dibebaskan.
Salah seorang warga Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Yani Usman menilai sistem pembayaran menggunakan Apraisal menguntungkan masyarakat.
"Tanah saya di atas bukit sebagian kena pembebasan. Harganya juga lumayan dengan luas 180 meter persegi dihargai kurang lebih 12 juta rupiah . Di sisi lain, jika GORR ini nantinya berfungsinya maka harga lahan kami di sekitar sini pasti juga akan ikut naik," ujarnya.
GORR merupakan proyek yang dirintis pemprov sejak 2013, untuk mengatasi kemacetan kota 10 hingga 20 tahun akan datang.
GORR yang menghubungkan Bandar Udara Djalaluddin dengan Pelabuhan Feri itu diharapkan bisa mempermudah dan memperlancar arus distribusi barang dan jasa.
Jalan dengan panjang 43,5 kilometer itu dirancang melintasi tiga daerah, yakni Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014