Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo mendorong komitmen pemerintah kabupaten setempat menambah jumlah dokter di daerah itu.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Fraksi Partai Golkar, Hamzah Sidik, di Gorontalo, Rabu, mengungkapkan keprihatinannya terhadap minimnya jumlah tenaga dokter yang ada, bahkan kurang dari 20 orang, padahal terdapat 15 puskesmas dan satu rumah sakit di daerah tersebut.
DPRD setempat meminta pemkab melakukan efisiensi anggaran, khususnya pada belanja pegawai, untuk diarahkan pada program-program strategis, di antaranya untuk prajabatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang sudah setahun lebih belum dapat terlaksana akibat tidak adanya anggaran.
"Kami mengungkapkannya melalui pandangan Fraksi Partai Golkar yang disampaikan pada rapat paripurna Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2020," ungkapnya
.
Efisiensi tersebut, kata Hamzah, juga termasuk untuk pembiayaan anggaran insentif tenaga dokter.
Tujuannya, ucapnya, agar para dokter yang telah bertugas, baik di puskesmas maupun rumah sakit, dapat betah.
Ia menyebut tidak ada lagi dokter yang bekerja paruh waktu, sebab optimalisasi pelayanan kesehatan tidak akan tercapai.
"Kalau insentif dokter bisa tinggi seperti halnya di daerah lain, maka kami meyakini bukan hanya mereka betah bekerja namun akan banyak dokter berkeinginan datang di daerah ini," ungkap Hamzah
.
Ia menyatakan prihatin karena jumlah tenaga dokter yang ada semakin sedikit, bahkan beberapa puskesmas tidak memiliki tenaga dokter.
"Komitmen pemkab perlu didorong untuk lebih serius menambah jumlah tenaga dokter," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Fraksi Partai Golkar, Hamzah Sidik, di Gorontalo, Rabu, mengungkapkan keprihatinannya terhadap minimnya jumlah tenaga dokter yang ada, bahkan kurang dari 20 orang, padahal terdapat 15 puskesmas dan satu rumah sakit di daerah tersebut.
DPRD setempat meminta pemkab melakukan efisiensi anggaran, khususnya pada belanja pegawai, untuk diarahkan pada program-program strategis, di antaranya untuk prajabatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang sudah setahun lebih belum dapat terlaksana akibat tidak adanya anggaran.
"Kami mengungkapkannya melalui pandangan Fraksi Partai Golkar yang disampaikan pada rapat paripurna Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2020," ungkapnya
.
Efisiensi tersebut, kata Hamzah, juga termasuk untuk pembiayaan anggaran insentif tenaga dokter.
Tujuannya, ucapnya, agar para dokter yang telah bertugas, baik di puskesmas maupun rumah sakit, dapat betah.
Ia menyebut tidak ada lagi dokter yang bekerja paruh waktu, sebab optimalisasi pelayanan kesehatan tidak akan tercapai.
"Kalau insentif dokter bisa tinggi seperti halnya di daerah lain, maka kami meyakini bukan hanya mereka betah bekerja namun akan banyak dokter berkeinginan datang di daerah ini," ungkap Hamzah
.
Ia menyatakan prihatin karena jumlah tenaga dokter yang ada semakin sedikit, bahkan beberapa puskesmas tidak memiliki tenaga dokter.
"Komitmen pemkab perlu didorong untuk lebih serius menambah jumlah tenaga dokter," katanya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019