Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Sejumlah warga Gorontalo menyayangkan sikap wakil rakyat di DPR RI yang lebih mementingkan kelompoknya masing-masing ketimbang mengurusi rakyat.
"Sudah sebulan lamanya dilantik sebagai wakil rakyat, hanya habis `bertengkar` atas nama kelompok atau koalisi, baik itu Indonesia Hebat maupun Merah Putih," kata Arfan, salah satu karyawan swasta di Kota Gorontalo, Jumat.
Jika pertengkaran dua kelompok elit politik itu tidak akan selesai, kepercayaan rakyat akan habis dan menilai kinerja lembaga DPR tidak pro rakyat lagi.
Padahal banyak agenda harus dikerjakan lembaga wakil rakyat itu, terkait mengawasi program-program pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
"Contoh terdekat saja, pemerintahan baru akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemberian bantuan dalam bentuk kartu Indonesia pintar dan Indonesia sehat, ini harus diperhatikan dengan baik untuk kepentingan rakyat," katanya.
Hal sama disampaikan Yuni, salah satu ibu rumah tangga di Kota Gorontalo bahwa banyak kepentingan umum yang harus diurus, bukan soal merebut kekuasaan di lembaga legislatif.
"Kalau pihak-pihak di DPR berpikir dengan hati dan mementingkan muasyarakat mufakat, pasti tidak akan ada pertentangan seperti ini," katanya.
Bagi ibu dua anak ini, memilih wakil rakyat di pusat dinilai merugikan dirinya karena sudah mempercayakan sebelumnya akan aspirasi rakyat.
Sebelumnya ada dua kubu yang "terpecah" di DPR RI, yakni kubu Koalisi Merah Putih yang didukung Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Kemudian Koalisi Indonesia Hebat terdiri dari PDIP Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"Sudah sebulan lamanya dilantik sebagai wakil rakyat, hanya habis `bertengkar` atas nama kelompok atau koalisi, baik itu Indonesia Hebat maupun Merah Putih," kata Arfan, salah satu karyawan swasta di Kota Gorontalo, Jumat.
Jika pertengkaran dua kelompok elit politik itu tidak akan selesai, kepercayaan rakyat akan habis dan menilai kinerja lembaga DPR tidak pro rakyat lagi.
Padahal banyak agenda harus dikerjakan lembaga wakil rakyat itu, terkait mengawasi program-program pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
"Contoh terdekat saja, pemerintahan baru akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemberian bantuan dalam bentuk kartu Indonesia pintar dan Indonesia sehat, ini harus diperhatikan dengan baik untuk kepentingan rakyat," katanya.
Hal sama disampaikan Yuni, salah satu ibu rumah tangga di Kota Gorontalo bahwa banyak kepentingan umum yang harus diurus, bukan soal merebut kekuasaan di lembaga legislatif.
"Kalau pihak-pihak di DPR berpikir dengan hati dan mementingkan muasyarakat mufakat, pasti tidak akan ada pertentangan seperti ini," katanya.
Bagi ibu dua anak ini, memilih wakil rakyat di pusat dinilai merugikan dirinya karena sudah mempercayakan sebelumnya akan aspirasi rakyat.
Sebelumnya ada dua kubu yang "terpecah" di DPR RI, yakni kubu Koalisi Merah Putih yang didukung Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Kemudian Koalisi Indonesia Hebat terdiri dari PDIP Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014