Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara meminta Pemerintah daerah (Pemda), untuk merevisi peta kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI).
Ketua Komisi II DPRD, Rahmat Lamaji, Selasa, mengatakan, pihaknya menerima laporan masyarakat tentang adanya tiga dusun di Desa Iloheluma, yang masuk dalam kawasan HTI.
"Laporan ini benar adanya, sehingga revisi luas kawasan sesuai peta yang dipegang pihak investor pemegang izin pengelola HTI perlu dilakukan," ujar Rahmat yang juga dikenal sebagai praktisi kehutanan di Provinsi Gorontalo.
Menurut ia, revisi peta ataupun luas kawasan HTI penting dilakukan agar aktivitas pihak investor tidak mengganggu masyarakat maupun sebaliknya.
"Banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah daerah, agar pihak investor tetap aman dan nyaman melakukan aktivitasnya, serta masyarakat tidak merasa dirugikan," ujarnya.
Menurut ia, peta yang dimiliki pihak investor HTI terkait keberadaan tiga dusun di Desa Iloheluma dan Desa Wapalo sebagai kawasan hutan harus ditangani serius, mengingat selama ini wilayah tersebut merupakan wilayah desa yang didalamnya terdapat pemerintahan desa definitif serta masyarakat dan fasilitas publik.
DPRD sendiri kata Rahmat memberi solusi terhadap persoalan tersebut yaitu meminta pemda merevisi peta yang dimiliki pihak investor, serta desa maupun dusun yang selama ini masuk dalam kawasan hutan agar dikeluarkan dari kawasan HTI.
Mengingat di wilayah tersebut tidak hanya memuat keberadaan desa serta infrastruktur di dalamnya, namun terdapat lahan-lahan milik masyarakat sebagai sumber kehidupan mereka.
"Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di daerah ini mencapai 89 ribu hektare, sedangkan izin pengelolaan investor HTI seluas 47.250 hektare, sehingga masyarakat tidak harus meninggalkan wilayah desanya maupun lahan yang telah dikelola lama karena adanya aktivitas investasi ini," ujar Rahmat.
Ia berharap, aktivitas investasi akan memberikan keuntungan yang sama bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat serta pihak investor yang memberikan peran produktif bagi laju pertumbuhan ekonomi daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
Ketua Komisi II DPRD, Rahmat Lamaji, Selasa, mengatakan, pihaknya menerima laporan masyarakat tentang adanya tiga dusun di Desa Iloheluma, yang masuk dalam kawasan HTI.
"Laporan ini benar adanya, sehingga revisi luas kawasan sesuai peta yang dipegang pihak investor pemegang izin pengelola HTI perlu dilakukan," ujar Rahmat yang juga dikenal sebagai praktisi kehutanan di Provinsi Gorontalo.
Menurut ia, revisi peta ataupun luas kawasan HTI penting dilakukan agar aktivitas pihak investor tidak mengganggu masyarakat maupun sebaliknya.
"Banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah daerah, agar pihak investor tetap aman dan nyaman melakukan aktivitasnya, serta masyarakat tidak merasa dirugikan," ujarnya.
Menurut ia, peta yang dimiliki pihak investor HTI terkait keberadaan tiga dusun di Desa Iloheluma dan Desa Wapalo sebagai kawasan hutan harus ditangani serius, mengingat selama ini wilayah tersebut merupakan wilayah desa yang didalamnya terdapat pemerintahan desa definitif serta masyarakat dan fasilitas publik.
DPRD sendiri kata Rahmat memberi solusi terhadap persoalan tersebut yaitu meminta pemda merevisi peta yang dimiliki pihak investor, serta desa maupun dusun yang selama ini masuk dalam kawasan hutan agar dikeluarkan dari kawasan HTI.
Mengingat di wilayah tersebut tidak hanya memuat keberadaan desa serta infrastruktur di dalamnya, namun terdapat lahan-lahan milik masyarakat sebagai sumber kehidupan mereka.
"Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di daerah ini mencapai 89 ribu hektare, sedangkan izin pengelolaan investor HTI seluas 47.250 hektare, sehingga masyarakat tidak harus meninggalkan wilayah desanya maupun lahan yang telah dikelola lama karena adanya aktivitas investasi ini," ujar Rahmat.
Ia berharap, aktivitas investasi akan memberikan keuntungan yang sama bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat serta pihak investor yang memberikan peran produktif bagi laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014