Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengucapkan selamat kepada pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) yang akan segera dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
"Bersamaan dengan besok Ahad (20/10) akan ada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, Muhammadiyah menyampaikan selamat menjalankan amanah dan menjadi pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu kelompok, dan rengkuhlah semua kekuatan masyarakat," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu siang.
Haedar mengatakan hal itu kepada wartawan usai acara "Konsolidasi Persyarikatan - Pidato Kebangsaan Muhammadiyah untuk Bangsa, UMP untuk Indonesia" di Aula A.K. Anshori, Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).
Dalam konteks itu, kata dia, pihaknya juga meminta masyarakat untuk legawa, baik melalui kritikan maupun memberikan dukungan, harus tetap dalam proporsi satu keluarga besar Indonesia.
"Jangan ada perbedaan-perbedaan politik yang membuat Indonesia malah menjadi kehilangan kesempatan untuk produktif. Tetapi tentu pemerintah juga harus mau mendengar aspirasi masyarakat sehingga selalu ada perbaikan-perbaikan," katanya.
Ia mengaku yakin dengan semangat kebersamaan, Indonesia dalam lima tahun ke depan akan lebih maju.
Terkait dengan hal itu, dia mengharapkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berjalan dengan baik, lancar, serta sukses karena menyangkut kesuksesan dan ciri dari kematangan dalam berdemokrasi.
Saat menyampaikan pidato kebangsaan, Haedar menceritakan tentang peran Muhammadiyah dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan Indonesia.
Selain itu, dia juga memaparkan kondisi perpolitikan di Indonesia saat sekarang termasuk adanya keinginan sejumlah pihak untuk dilakukan kembali amendemen Undang-Undang Dasar 1945.
Sementara itu, Rektor UMP Anjar Nugroho mengatakan pasangan Jokowi-Ma'ruf telah dipilih secara sah dan konstitusional.
"Kita harus menghargai proses itu (pilpres), kita dukung bersama. Tetapi yang perlu diingat bahwa perjalanan pemerintah tetap ada yang mengontrol sehingga proses demokratisasi, perjalanan pemerintahan pun akan bisa berjalan dengan baik karena 'check and balances'," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
"Bersamaan dengan besok Ahad (20/10) akan ada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, Muhammadiyah menyampaikan selamat menjalankan amanah dan menjadi pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu kelompok, dan rengkuhlah semua kekuatan masyarakat," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu siang.
Haedar mengatakan hal itu kepada wartawan usai acara "Konsolidasi Persyarikatan - Pidato Kebangsaan Muhammadiyah untuk Bangsa, UMP untuk Indonesia" di Aula A.K. Anshori, Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).
Dalam konteks itu, kata dia, pihaknya juga meminta masyarakat untuk legawa, baik melalui kritikan maupun memberikan dukungan, harus tetap dalam proporsi satu keluarga besar Indonesia.
"Jangan ada perbedaan-perbedaan politik yang membuat Indonesia malah menjadi kehilangan kesempatan untuk produktif. Tetapi tentu pemerintah juga harus mau mendengar aspirasi masyarakat sehingga selalu ada perbaikan-perbaikan," katanya.
Ia mengaku yakin dengan semangat kebersamaan, Indonesia dalam lima tahun ke depan akan lebih maju.
Terkait dengan hal itu, dia mengharapkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berjalan dengan baik, lancar, serta sukses karena menyangkut kesuksesan dan ciri dari kematangan dalam berdemokrasi.
Saat menyampaikan pidato kebangsaan, Haedar menceritakan tentang peran Muhammadiyah dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan Indonesia.
Selain itu, dia juga memaparkan kondisi perpolitikan di Indonesia saat sekarang termasuk adanya keinginan sejumlah pihak untuk dilakukan kembali amendemen Undang-Undang Dasar 1945.
Sementara itu, Rektor UMP Anjar Nugroho mengatakan pasangan Jokowi-Ma'ruf telah dipilih secara sah dan konstitusional.
"Kita harus menghargai proses itu (pilpres), kita dukung bersama. Tetapi yang perlu diingat bahwa perjalanan pemerintah tetap ada yang mengontrol sehingga proses demokratisasi, perjalanan pemerintahan pun akan bisa berjalan dengan baik karena 'check and balances'," katanya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019