John Wempi Wetipo, yang merupakan putra Papua, terpilih sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Kabinet Indonesia Maju.
Kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Wempi menyatakan bahwa salah satu pesan Presiden Joko Widodo adalah terkait pembangunan infrastruktur di kawasan Indonesia Timur.
"Beliau (Presiden Jokowi) berpesan khusus untuk memacu percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Timur Indonesia," kata Wempi.
Lelaki kelahiran 15 September 1972 ini berasal dari Jayawijaya, daerah yang ternyata juga pernah dipimpinnya, tepatnya sebagai Bupati Jayawijaya.
Hebatnya lagi, posisi sebagai Bupati Jayawijaya tersebut dipegangnya tidak hanya dalam satu periode, tetapi dalam dua periode, tepatnya tahun 2008 hingga 2018.
Selama menjabat sebagai kepala daerah tersebut, Wempi juga pernah mendapatkan sejumlah penghargaan, antara lain dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pengelolaan keuangan di daerah itu.
Namun, tahun lalu, Wempi yang merupakan politisi PDIP itu juga mencalonkan diri sebagai salah satu calon gubernur tetapi tidak berhasil menggapainya. Sebagaimana diketahui, Gubernur Papua pada saat ini adalah Lukas Enembe, yang menjabat dalam periode kedua.
Takdir ternyata menggariskan hal lain, di mana saat ini Wempi telah diangkat sebagai Wakil Menteri PUPR untuk membantu tugas Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
Kawasan khusus
Terkait dengan infrastruktur, Basuki Hadimuljono yang dipercaya untuk kembali menduduki jabatan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kabinet Indonesia Maju bertekad akan menyambungkan infrastruktur dengan kawasan khusus.
Setelah pelantikan di Jakarta, Selasa (22/10), Menteri PUPR menyatakan bahwa Presiden menyebutkan secara khusus agar kementeriannya dengan Kementerian Perhubungan dapat menghubungkan infrastruktur dengan kawasan khusus.
Selain itu, Basuki mengaku akan mempererat sinergi dengan empat kementerian/lembaga lain yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN, BKPM, dan Kementerian Perhubungan.
“Kami mudah-mudahan kalau enggak lusa atau minggu depan. Nanti kita akan brainstorming yang akan diutamakan,” katanya.
Dalam sejumlah kesempatan lainnya, Menteri Basuki juga menyatakan bahwa berbagai program infrastruktur kerakyatan bakal tetap menjadi program prioritas bagi Kementerian PUPR karena akan dapat terus meningkatkan konektivitas antarwilayah yang selaras dengan konsep Indonesia Sentris.
Menteri Basuki memaparkan bahwa pembangunan infrastruktur kerakyatan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat seperti jembatan gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, air minum dan sanitasi.
Padat Karya
Selain itu, ujar dia, Kementerian PUPR juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan melalui penyediaan infrastruktur dasar dengan skema Padat Karya Tunai.
Sejumlah program infrastruktur kerakyatan dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yakni Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS-3R).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan sentra kegiatan ekonomi pada periode kedua kepemimpinan Joko Widodo.
Darmin menuturkan selama ini pembangunan terlalu fokus pada infrastruktur utama (backbone) sehingga akan diubah menjadi penghubung jalan utama terhadap berbagai kegiatan ekonomi seperti produksi rakyat, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus (KEK) atau strategis pariwisata nasional.
“Periode berikutnya pemerintah akan tetap bangun infrastruktur tapi dengan catatan yaitu menyambungkan backbone ini dengan sentra kegiatan ekonomi,” katanya saat di Jakarta, Selasa (15/10).
Infrastruktur kemaritiman
Sementara itu, Anggota DPR RI Sigit Sosiantomo menginginkan pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur kemaritiman terutama untuk meningkatkan aspek konektivitas mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipersatukan oleh kawasan perairan yang luas.
Sigit menyarankan agar peningkatan anggaran infrastuktur maritim menjadi prioritas dalam program pembangunan infrastruktur pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua ini, yang diwujudkan dalam bentuk Kabinet Indonesia Maju.
"Persoalan itu harus dipikirkan oleh Presiden dan Menterinya serta para pakar ekonomi untuk mengubah alokasi anggaran," katanya.
Menurut dia, bila hal itu dapat diwujudkan maka juga akan sekaligus menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen per tahun.
Politisi PKS itu menegaskan bahwa sejumlah pakar ekonomi menyatakan bahwa ekonomi maritim yang akan membuat Indonesia maju, tetapi hingga kini beban biaya pelabuhan dan transportasi laut dinilai masih belum menggembirakan.
Hal tersebut, lanjutnya, juga berdampak antara lain kepada masih terjadinya kesenjangan harga antarkawasan serta masih tingginya angka kecelakaan dari transportasi laut di Nusantara.
Dengan adanya Wempi sebagai Wakil Menteri PUPR, maka diharapkan ke depannya pembangunan infrastruktur terutama di kawasan Indonesia Timur juga akan dipercepat sehingga juga akan mengurangi kesenjangan antarwilayah di Tanah Air.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
Kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Wempi menyatakan bahwa salah satu pesan Presiden Joko Widodo adalah terkait pembangunan infrastruktur di kawasan Indonesia Timur.
"Beliau (Presiden Jokowi) berpesan khusus untuk memacu percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Timur Indonesia," kata Wempi.
Lelaki kelahiran 15 September 1972 ini berasal dari Jayawijaya, daerah yang ternyata juga pernah dipimpinnya, tepatnya sebagai Bupati Jayawijaya.
Hebatnya lagi, posisi sebagai Bupati Jayawijaya tersebut dipegangnya tidak hanya dalam satu periode, tetapi dalam dua periode, tepatnya tahun 2008 hingga 2018.
Selama menjabat sebagai kepala daerah tersebut, Wempi juga pernah mendapatkan sejumlah penghargaan, antara lain dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pengelolaan keuangan di daerah itu.
Namun, tahun lalu, Wempi yang merupakan politisi PDIP itu juga mencalonkan diri sebagai salah satu calon gubernur tetapi tidak berhasil menggapainya. Sebagaimana diketahui, Gubernur Papua pada saat ini adalah Lukas Enembe, yang menjabat dalam periode kedua.
Takdir ternyata menggariskan hal lain, di mana saat ini Wempi telah diangkat sebagai Wakil Menteri PUPR untuk membantu tugas Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
Kawasan khusus
Terkait dengan infrastruktur, Basuki Hadimuljono yang dipercaya untuk kembali menduduki jabatan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kabinet Indonesia Maju bertekad akan menyambungkan infrastruktur dengan kawasan khusus.
Setelah pelantikan di Jakarta, Selasa (22/10), Menteri PUPR menyatakan bahwa Presiden menyebutkan secara khusus agar kementeriannya dengan Kementerian Perhubungan dapat menghubungkan infrastruktur dengan kawasan khusus.
Selain itu, Basuki mengaku akan mempererat sinergi dengan empat kementerian/lembaga lain yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN, BKPM, dan Kementerian Perhubungan.
“Kami mudah-mudahan kalau enggak lusa atau minggu depan. Nanti kita akan brainstorming yang akan diutamakan,” katanya.
Dalam sejumlah kesempatan lainnya, Menteri Basuki juga menyatakan bahwa berbagai program infrastruktur kerakyatan bakal tetap menjadi program prioritas bagi Kementerian PUPR karena akan dapat terus meningkatkan konektivitas antarwilayah yang selaras dengan konsep Indonesia Sentris.
Menteri Basuki memaparkan bahwa pembangunan infrastruktur kerakyatan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat seperti jembatan gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, air minum dan sanitasi.
Padat Karya
Selain itu, ujar dia, Kementerian PUPR juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan melalui penyediaan infrastruktur dasar dengan skema Padat Karya Tunai.
Sejumlah program infrastruktur kerakyatan dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yakni Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS-3R).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan sentra kegiatan ekonomi pada periode kedua kepemimpinan Joko Widodo.
Darmin menuturkan selama ini pembangunan terlalu fokus pada infrastruktur utama (backbone) sehingga akan diubah menjadi penghubung jalan utama terhadap berbagai kegiatan ekonomi seperti produksi rakyat, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus (KEK) atau strategis pariwisata nasional.
“Periode berikutnya pemerintah akan tetap bangun infrastruktur tapi dengan catatan yaitu menyambungkan backbone ini dengan sentra kegiatan ekonomi,” katanya saat di Jakarta, Selasa (15/10).
Infrastruktur kemaritiman
Sementara itu, Anggota DPR RI Sigit Sosiantomo menginginkan pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur kemaritiman terutama untuk meningkatkan aspek konektivitas mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipersatukan oleh kawasan perairan yang luas.
Sigit menyarankan agar peningkatan anggaran infrastuktur maritim menjadi prioritas dalam program pembangunan infrastruktur pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua ini, yang diwujudkan dalam bentuk Kabinet Indonesia Maju.
"Persoalan itu harus dipikirkan oleh Presiden dan Menterinya serta para pakar ekonomi untuk mengubah alokasi anggaran," katanya.
Menurut dia, bila hal itu dapat diwujudkan maka juga akan sekaligus menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen per tahun.
Politisi PKS itu menegaskan bahwa sejumlah pakar ekonomi menyatakan bahwa ekonomi maritim yang akan membuat Indonesia maju, tetapi hingga kini beban biaya pelabuhan dan transportasi laut dinilai masih belum menggembirakan.
Hal tersebut, lanjutnya, juga berdampak antara lain kepada masih terjadinya kesenjangan harga antarkawasan serta masih tingginya angka kecelakaan dari transportasi laut di Nusantara.
Dengan adanya Wempi sebagai Wakil Menteri PUPR, maka diharapkan ke depannya pembangunan infrastruktur terutama di kawasan Indonesia Timur juga akan dipercepat sehingga juga akan mengurangi kesenjangan antarwilayah di Tanah Air.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019