Sejak sebulan terakhir, Pemprov Gorontalo mengerahkan seluruh aparaturnya turun ke kecamatan, desa dan dusun untuk melakukan verifikasi dan validasi data penerima Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta).
Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie di Gorontalo, Selasa, mengatakan sasaran awalnya untuk PBI Jamkesta yang dibiayai oleh APBD.
Data di Dinas Kesehatan menyebutkan, dari 177.593 orang penerima Jamkesta, hanya 55.114 orang yang sudah masuk ke dalam DTKS pemerintah pusat.
Sisanya 120.265 orang yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), belum terdata di DTKS.
Sedangkan sisanya sebanyak 2.214 tidak memiliki NIK.
Jumlah 120.265 orang tersebut yang menjadi target verifikasi, untuk mengetahui penerima bantuan masih hidup, belum pindah domisili, berstatus kaya atau miskin serta indikator lainnya.
"Kami ingin peserta jamkesta benar-benar sesuai target, sehingga pembaruan data sangat penting untuk itu," ujar Rusli.
Ke depan, berbagai bantuan sosial baik pemerintah pusat dan provinsi, akan diarahkan kepada warga yang benar-benar telah terverifikasi dan validasi dengan baik di DTKS melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS NG).
Data yang terkumpul diharapkan bisa rampung awal Desember, sebelum diusulkan masuk ke DTKS Pemerintah Pusat.
Data tersebut juga penting untuk mengetahui berapa orang yang ditanggung pemprov untuk pembiayaan Jamkesta, yang bekerjasama dengan BPJS tahun 2020.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie di Gorontalo, Selasa, mengatakan sasaran awalnya untuk PBI Jamkesta yang dibiayai oleh APBD.
Data di Dinas Kesehatan menyebutkan, dari 177.593 orang penerima Jamkesta, hanya 55.114 orang yang sudah masuk ke dalam DTKS pemerintah pusat.
Sisanya 120.265 orang yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), belum terdata di DTKS.
Sedangkan sisanya sebanyak 2.214 tidak memiliki NIK.
Jumlah 120.265 orang tersebut yang menjadi target verifikasi, untuk mengetahui penerima bantuan masih hidup, belum pindah domisili, berstatus kaya atau miskin serta indikator lainnya.
"Kami ingin peserta jamkesta benar-benar sesuai target, sehingga pembaruan data sangat penting untuk itu," ujar Rusli.
Ke depan, berbagai bantuan sosial baik pemerintah pusat dan provinsi, akan diarahkan kepada warga yang benar-benar telah terverifikasi dan validasi dengan baik di DTKS melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS NG).
Data yang terkumpul diharapkan bisa rampung awal Desember, sebelum diusulkan masuk ke DTKS Pemerintah Pusat.
Data tersebut juga penting untuk mengetahui berapa orang yang ditanggung pemprov untuk pembiayaan Jamkesta, yang bekerjasama dengan BPJS tahun 2020.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019