Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango meraih predikat CC untuk penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun anggaran 2014, yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB).
Asisten I Pemkab Bone Bolango Djamaludin Wartabone, Rabu, mengatakan, upaya seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mensinergikan penyusunan LAKIP terus menunjukkan hasil terbaik.
Hasilnya, Pemkab Bone Bolango menerima penghargaan langsung dari Kemenpan dan RB di Balai Kartini, Jakarta, belum lama ini.
"Predikat CC artinya cukup baik, dan ini berarti sejak dua tahun terakhir kita berhasil meningkatkan kinerja," kata Djamaludin.
Djamaludin menambahkan, pihak kementerian tersebut melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemkab Bone Bolango dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah.
"Serta Permenpan-RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan-RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah," kata Djamaludin.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
Asisten I Pemkab Bone Bolango Djamaludin Wartabone, Rabu, mengatakan, upaya seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mensinergikan penyusunan LAKIP terus menunjukkan hasil terbaik.
Hasilnya, Pemkab Bone Bolango menerima penghargaan langsung dari Kemenpan dan RB di Balai Kartini, Jakarta, belum lama ini.
"Predikat CC artinya cukup baik, dan ini berarti sejak dua tahun terakhir kita berhasil meningkatkan kinerja," kata Djamaludin.
Djamaludin menambahkan, pihak kementerian tersebut melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemkab Bone Bolango dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah.
"Serta Permenpan-RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan-RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah," kata Djamaludin.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014