Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mendorong daerah-daerah yang belum terkena kasus virus corona segera menyusun rencana aksi.
"Daerah yang merasa belum ada kasus diharapkan tidak tinggal diam, namun segera menyusun rencana aksi," ujar Doni di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Minggu.
Doni mengatakan bahwa daerah-daerah tersebut tak perlu mengkhawatirkan kebutuhan atau hal-hal lainnya dalam menyusun rencana aksi, mengingat pemerintah pusat siap mendukung kebutuhan yang diperlukan daerah.
"Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR akan mendukung penuh kebutuhan di daerah," kata Kepala BNPB tersebut.
Doni juga memastikan bahwa semua elemen pemerintahan di pusat akan bekerja sama dan berkolaborasi secara baik dalam operasi kemanusiaan penanganan wabah corona.
"Dan kami semuanya akan bekerja sama dengan baik sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan operasi kemanusiaan menghadapi COVID-19. Ini bisa kita lakukan dengan baik dan kekompakan," katanya dalam konferensi pers mengenai rumah sakit darurat Corona Kemayoran.
Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat realisasi program padat karya tunai pada tahun ini dalam rangka mendorong daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu mengatakan program infrastruktur kerakyatan atau padat karya tunai penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur padat karya tunai, selain memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan.
Kementerian PUPR terus melanjutkan program padat karya tunai (cash for work) pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp 8,64 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk tujuh program, yakni pembangunan jembatan gantung, program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW), penataan kota tanpa kumuh (kotaku), penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas), dan sanitasi berbasis masyarakat (sanimas).
