Kemendagri dukung pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Teluk Tomini

Gorontalo (ANTARA) - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Yusharto Huntuyungo mengatakan pihaknya mendukung program pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Berbasis Perdesaan Teluk Tomini.

"Saya benar-benar ingin bersama seluruh pihak, bersama proses pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Teluk Tomini," ujarnya  di Gorontalo, Sabtu, .

Ia menjelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tidak hanya mengatur desa, tetapi juga mengatur perdesaan.

Perdesaan yang dimaksud adalah kawasan yang meliputi beberapa desa, yang dikembangkan secara bekerja sama antar desa dan dibina oleh pemerintah kabupaten atau kota yang masih memiliki desa dalam wilayahnya.

"Dengan peran itu maka menjadi sangat relevan apabila kita membahas Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, yang berbasis kawasan perdesaan," katanya.

Yusharto optimistis kawasan tersebut dapat berkembang baik, dengan dukungan seluruh pihak.

"Kami optimis karena dengan potensi kawasan ini serta berbagai latar belakang yang sudah digambarkan oleh Rektor UNG, masih sangat terbuka untuk kita kembangkan," tambahnya.

Tujuan pengembangan KEK adalah untuk memberikan perlindungan atas potensi, serta memberikan kemudahan berusaha kepada para pelaku usaha yang ada di Kawasan Teluk Tomini.

"Kami berharap Teluk Tomini dengan luas sekitar 137.700 km2 dengan panjang pantai sekitar 1.350 kilometer ini, dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Sebelumya, Rektor Universitas Negeri Gorontalo Eduart Wolok mengatakan Pre Regional Meeting yang berlangsung di Hotel Damhil pada Jumat (5/3) menghasilkan dua kesepakatan yakni perlunya pembentukan Konsorsium Pengembangan Kawasan Teluk Tomini, yang didahului dengan komitmen antar kepala daerah di kawasan tersebut.

Kemudian perlunya dilakukan pemetaan potensi, permasalahan, dan agenda perbaikan pembangunan kawasan Teluk Tomini.

Pertemuan tersebut melibatkan Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Pariwisata, Perikanan dan Kelautan, dan Pertanian, perwakilan desa-desa, dan perwakilan pendamping desa di provinsi se-Teluk Tomini.

Juga dihadiri Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi PDTT, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, dan Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.*