Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan
Ketua Umum Muhammadiyah pada Rabu tidak banyak membahas tentang Syafii
Maarif yang belakangan sedang mengalami polemik dengan Kabareskrim
Komjen Budi Waseso.
"Secara khusus tadi saya tidak bicarakan soal kasus Buya," kata Din di Jakarta, Rabu.
Menurut Din, dari keseluruhan isi pembicaraan lebih didominasi isu
besar yaitu tentang penegakan hukum atau sedikit tentang Mantan Ketum
Muhammadiyah Syafii Maarif. Dengan kata lain, pertemuan keduanya tidak
membicarakan secara khusus tentang kasus per kasus tapi secara umum.
Din dalam kesempatan itu juga mengatakan dirinya mengusulkan kepada
presiden tentang berbagai upaya menuju pemerintahan yang bersih dan
perlunya kekompakan antarlembaga hukum seperti Komisi Pemberantasan
Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan Agung.
Lembaga penegak hukum, kata din, harus menjalankan tugasnya secara
profesional untuk hukum dengan mengacu pada asas keadilan, bukan
berdasarkan dendam, kekecewaan dan lainnya. Singkatnya, antarlembaga
hukum jangan sampai terjebak dalam perseteruan yang justru malah
mengganggu penegakkan hukum di Indonesia.
Belakangan, lanjut Din, terjadi ketegangan antara Kepolisian lewat
Bareskrim dengan Komisi Yudisial. Hal ini memiliki potensi untuk
menciptakan kegaduhan politik karena pihak yang bertikai bukan orang per
orang lagi.
Menurut dia, kasus dapat melebar ke berbagai sektor jika menyangkut
lembaga terlebih di dalamnya ada ada gengsi, dendam dan superioritas.
Din yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini mengatakan
dirinya juga mengusulkan agar pemerintah tetap konsisten pada jati
dirinya sehingga dapat terus melaksanakan segala visi misinya.
Pertemuan Presiden Jokowi-Din Syamsuddin sedikit bahas Syafii Maarif
Rabu, 15 Juli 2015 23:36 WIB