Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) akan menggelar
rapat terkait pemberitaan yang menyebut Ketua Umum PDIP Megawati
Soekarnoputri menyetujui pembubaran lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), yang secara khusus akan membahas dampak pemberitaan itu, dan
langkah yang akan ditempuh.
"Kami sangat menyayangkan pemberitaan tersebut, Ini sudah sangat
melintir terlalu jauh. Ini bisa disomasi. Namun, sikap apa yang akan
diputuskan sepenuhnya akan dibicarakan di rapat nanti," kata Sekretaris
Fraksi PDIP Bambang Wuryanto dalam pernyataan pers yang diterima Antara
di Jakarta, Rabu pagi.
Rapat internal fraksi tersebut akan digelar Rabu sekitar pukul
11.00 WIB. "Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI kaget dan sangat menyayangkan
pemberitaan media yang menulis Ibu Megawati meminta KPK dibubarkan.
Apalagi kami melihat dan membaca reaksi di sosial media yang seolah-olah
mengesankan pemberitaan itu benar adanya," tuturnya.
Langkah hukum pun dipertimbangkan untuk ditempuh terhadap
sejumlah media yang menulis berita yang dinilai sangat tidak akurat, dan
merugikan bagi citra Megawati dan PDIP.
Sebelumnya, Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri menyoroti
keberadaan lembaga adhoc di Tanah Air, khususnya keberadaan Komisi
Pemberantasan Korupsi yang sebenarnya dapat dibubarkan karena sifatnya
sementara.
"Dan seharusnya kita harus memberhentikan yang namanya korupsi sehingga
komisi yang sebetulnya sifatnya ad hoc ini harus sementara saja dapat
dibubarkan," kata Megawati saat menjadi pembicara kunci di Seminar
Konstitusi "Mengkaji Wewenang MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"
yang digelar MPR, Selasa (18/8).
Dia mengatakan dibentuknya KPK memiliki alasan yang kuat yaitu untuk
memberantas korupsi. Menurut dia, keberadaan institusi itu tidak
diperlukan apabila korupsi sudah ditangani dengan baik.
"Kalau sekarang putar-putar terus maka sampai kapan (keberadaan) KPK, padahal pembentukannya memiliki alasan," ujarnya.
Mega menyadari pernyataannya itu akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, dan bahkan dirinya bisa di bully (digertak) karena dinilai sebagai sebuah atraksi.
Menurut dia, alasannya sangat logis karena apabila tidak ada korupsi maka tentu saja KPK tidak ada lagi.
"Kalau seperti ini, saya di media sosial akan di-bully sebagai sebuah atraksi. Kalau tidak korupsi ya tentu saja KPK dong yang tidak ada lagi dan itu pemikiran yang logis," katanya.
Terkait pemberitaan Megawati fraksi PDIP gelar rapat
Rabu, 19 Agustus 2015 8:02 WIB