MPR: Kebijakan pemindahan IKN sudah tepat

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menilai kebijakan pemerintah yang akan memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, merupakan langkah tepat.

"Populasi penduduk di Pulau Jawa, khususnya Jakarta, makin bertambah sehingga membuat daya dukung infrastruktur juga makin padat. Apabila hal itu tidak diatasi, ke depan dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti demografi, lingkungan, ekonomi, dan pemerataan pembangunan," kata Jazilul dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menilai keinginan memindahkan IKN bukan sesuatu hal yang baru. Misalnya, pada masa presiden pertama RI Ir. Soekarno ada keinginan memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Selain itu, menurut dia, pada masa presiden kedua RI Jenderal Besar H.M. Soeharto keinginan serupa juga pernah disampaikan dengan memindahkan ibu kota ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat.

Setelah mengunjungi lokasi IKN di PPU, dia menilai merupakan lokasi yang sangat tepat karena secara geografis, kawasan IKN sepertinya berada di tengah Indonesia sehingga jarak dari barat dan timur sama.

"Meski saat dikunjungi lokasi yang ada masih berupa hamparan hutan, PPU diapit dua kota besar, yaitu Samarinda dan Balikpapan. Kedua kota itu saat ini memiliki pelabuhan udara, pelabuhan laut dan sungai yang modern, serta fasilitas di kedua kota itu juga sama dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia," ujarnya.

Dalam kunjungan melihat di lokasi IKN, menurut Jazilul, belum ada penduduknya sehingga pemerintah bisa melakukan pembangunan tanpa dibebani dengan masalah pemindahan penduduk.

Jazilul mengutarakan bahwa tidak adanya penduduk membuat pemerintah lebih leluasa untuk berkreasi dalam membangun tata kota sehingga pembangunan IKN di PPU akan menampilkan tata kota yang baru.

"IKN yang ada diharap mampu menjadi perekat tidak hanya jarak, tetapi juga kebersamaan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Ia berharap IKN yang baru tidak hanya menjadi ibu kota pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat budaya dan simbol persatuan bangsa. Selain itu, harus menjadi kota yang menampilkan kebinekaan, modern, ramah lingkungan, rapi, bersih, dan teratur.

"Dengan IKN baru, akan terjadinya pemerataan pembangunan karena selama ini diakui pembangunan hanya terkonsentrasi di Jakarta dan kota lain di Pulau Jawa. Dengan IKN yang baru, pembangunan akan lebih menyebar sehingga pemerataan ekonomi dan sendi kehidupan lainnya akan tercapai," katanya.

Selain itu, Jazilul juga sepakat dengan nama IKN Nusantara karena secara konsep dalam kitab-kitab pada masa Majapahit, Nusantara menunjukkan sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau. Di sana ada berbagai kekayaan alam, budaya, bahasa, dan agama.

Menurut dia, dalam gugusan pulau itu akan membentuk suatu negara yang besar, makmur, serta disegani oleh bangsa-bangsa yang lain.