Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) di pemerintahan daerah itu, untuk lebih agresif dalam pengelolaan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Aryati Polapa, di Gorontalo, Senin, mengatakan Komisi III DPRD sengaja mengundang para mitra kerja, diantaranya Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, dan dinas-dinas yang memiliki potensi PAD cukup besar, untuk mendorong pengelolaan PAD yang lebih agresif dan sesuai perencanaan yang tepat.
Seperti Dinas Pariwisata katanya, setelah ditelusuri ternyata belum optimal dalam pengelolaan PAD sehingga penerimaan bagi daerah pun masih terbatas.
Beberapa klasifikasi persoalan yang ditemukan, pertama, beberapa destinasi wisata yang dimiliki ada yang telah beroperasi dan menghasilkan PAD.
Namun belum menjadi sumber penerimaan signifikan bagi daerah.
Kedua, ada destinasi wisata yang telah beroperasi namun belum menghasilkan PAD. Ketiga, ada destinasi yang telah beroperasi, telah memiliki pendapatan namun tidak memiliki rekomendasi pengelolaan maupun perizinan.
"Komisi III DPRD sangat mendorong optimalisasi perbaikan ataupun peningkatan pengelolaan terhadap tiga kondisi tersebut, sesuai yang disampaikan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan," katanya.
Disamping dinas tersebut perlu mendata ulang serta mencari solusi terbaik dalam pengelolaan sumber penerimaan bagi daerah.
DPRD ingin kata Aryati, agar neraca pendapatan dan belanja di daerah itu dapat seimbang melalui pengelolaan potensi PAD yang dimiliki dari ujung timur hingga ujung barat kabupaten tersebut.
Serta perkuat personel mulai dari kepala dinas hingga ke seluruh staf. DPRD berharap pengelolaan potensi PAD oleh seluruh perangkat daerah potensial, dapat menjadi salah satu indikator dalam evaluasi jabatan.
Artinya, jika kepala dinas tidak mampu mencapai target pendapatan, tentu bupati sebagai kepala daerah berhak menggantikan dengan pejabat lainnya yang lebih mampu.
Begitupun dengan destinasi wisata yang tidak mengantongi rekomendasi maupun izin pengelolaan, sebaiknya ditutup dulu hingga perizinan rampung.
"Komisi III akan merekomendasikan hasil rapat bersama mitra kerjanya ke bupati, sebagai bahan evaluasi dan upaya meningkatkan pengelolaan PAD untuk kemajuan daerah," katanya.***
DPRD Gorontalo Utara dorong OPD lebih agresif kelola PAD
Senin, 21 Februari 2022 20:35 WIB