"Jika ada pengurus atau kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang melakukan desakan agar Presiden Joko Widodo melakukan 'reshuffle' atau berharap mendapat jabatan menteri, sudah di luar kebijakan PAN," kata Zulkifli Hasan di Gedung MPR/DPR/DPD RI.
Menurut Zulkifli Hasan, "reshuffle" menteri kabinet itu adalah hak prerogatif Presiden dan PAN tidak pernah menyinggung soal rencana "reshuffle".
Ia menambahkan bahwa DPP PAN membuat kebijakan kepada para pengurus partai maupun kadernya untuk tidak mendesak Presiden Joko Widodo melakukan "reshuffle" menteri kabinet maupun meminta jabatan menteri.
"DPP PAN tidak pernah menyinggung soal rencana reshuffle menteri kabinet," katanya.
Ketua MPR RI itu menilai membicarakan perombakan kabinet dan jatah kursi menteri adalah hal yang tidak patut.
"Kami tidak pernah membicarakan 'reshuffle' atau jatah menteri. Itu sesuatu yang tidak patut," katanya.
Menurut dia, "reshuffle" menteri kabinet itu adalah hak prerogatif Presiden sehingga PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.
Ketika ditanya ada berapa nama kader PAN yang disebut-sebut ada kemungkinan menjadi menteri, Zulkifli mengatakan bahwa PAN belum membicarakan hal itu.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
