Gorontalo (ANTARA) - Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer, melaporkan pertanggungjawaban tri wulan IV atas Kinerja Penjabat Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
"Kami diterima langsung Irjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir Balaw, di ruang Inspektorat Kemendagri," kata Gubernur Hamka, dalam keterangannya melalui Dinas Kominfotik, di Gorontalo, Selasa.
Ia didampingi Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Syukril Gobel, Kepala Bapppeda Sofyan Ibrahim dan Inspektur Provinsi Gorontalo Misranda Nalole.
"Kami memaparkan sejumlah kinerja di Provinsi Gorontalo. Hal-hal yang disampaikan, diantaranya terkait pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan tengkes, dukungan jaminan kesehatan (JKN) serta penggunaan sistem perizinan. Ada pula pelaporan tentang penyerapan anggaran mandatory spending untuk bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, termasuk proporsi belanja APBD dan peningkatan PAD," katanya.
Untuk JKN, pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran di tahun 2022 sebesar Rp33 miliar melalui pola kerjasama dengan kabupaten/kota. Alokasi JKN bersumber dari pajak rokok dengan persentase 92 persen pajak rokok yang diterima.
Hamka juga melaporkan tentang penanganan stunting (tengkes) melalui program lintas sektor, telah menetapkan dua desa di Kabupaten Gorontalo sebagai 'pilot project' program inovasi 'one day one egg' yang juga dikembangkan oleh kabupaten/kota. Kemudian melaksanakan kegiatan B2SA tengkes, dalam bentuk pemberian beberapa bahan pangan untuk anak tengkes, diantaranya beras nutrizink, telur ayam, kacang hijau dan susu untuk balita.
Dalam penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, di mana persentase angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebesar 4,28 persen, dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,66 persen.
Capaian tersebut didukung oleh alokasi anggaran untuk pemenuhan pelayanan melalui organisasi perangkat daerah (OPD).
"OPD pendukung diantaranya Dinas Sosial lewat program BNP3G, Dinas Kesehatan melalui program bantuan iuran (PBI), Dinas PRKP melalui program rumah layak huni, Dinas PUPR melalui program sanitasi dan Dinas PRESDMT melalui pemasangan listrik gratis," jelasnya.
Selanjutnya, terkait digitalisasi perizinan, Pemprov Gorontalo telah menerapkan penyelenggaraan perizinan berbasis resiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang (UU) nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.
Penggunaan sistem perizinan dan berusaha terintegrasi secara elektronik, serta pelayanan perizinan keliling (mobile) atau gerai layanan perizinan ke lokasi yang sulit dijangkau dengan internet.
"Juga melalui Aplikasi Promosi Investasi Gorontalo (APIG). Intinya, tidak ada pungutan biaya dalam layanan kepengurusan perizinan, ini jadi satu langkah strategis Pemprov Gorontalo," katanya.
Pemaparan Gubernur Hamka ditanggapi oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw.
Menurut Tomsi, apa yang dilaporkan oleh Penjabat Gubernur tersebut, sudah baik namun ada beberapa hal yang perlu dilengkapi, utamanya terkait format laporan.
Laporan pertanggungjawaban itu, harus sama dengan seluruh penjabat gubernur lainnya. Evaluasi Kinerja ini akan dikoreksi oleh Kemendagri pada, Jumat 6 April. Selanjutnya tanggal 7 April, tim Irjen Kemendagri akan mempresentasikan nilai-nilai atas apa yang telah disampaikan Hamka secara obyektif di hadapan Menteri Dalam Negeri.***
Gubernur Gorontalo laporkan kinerja ke Kemendagri RI
Selasa, 4 April 2023 19:18 WIB