Surabaya (ANTARA GORONTALO) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengusulkan kepada
Presiden Joko Widodo untuk menetapkan 1 Juni sebagai Hari Kelahiran
Pancasila.
Hal itu tertuang dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh
Sekretaris PWNU Jatim Prof Akhmad Muzakki dalam seminar "Kembali ke
Pancasila" yang dihadiri Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Sirodj dan
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristyanto di Surabaya, Selasa.
Dalam seminar yang juga dihadiri Wakil Rais Aam PBNU K.H. Miftakhul
Achyar, Gubernur Jatim Soekarwo, Wagub Jatim Saifullah Yusuf, dan
pengamat politik UI Eep Saefullah Fatah, NU menilai pluralitas dan
multikulturalitas dari bangsa ini adalah fakta.
NU menyatakan fakta itu membutuhkan perangkat ideologi yang
mendukungnya agar menjadi negara-bangsa yang kokoh dan kuat. Pancasila
merupakan "kalimatun sawa" (titik temu) semua elemen bangsa.
Oleh karena itu, Pancasila dipilih sebagai dasar negara. Sebagai
dasar negara, Pancasila menjadi solusi ketika muncul masalah-masalah
kebangsaan dan kenegaraan.
NU juga berpendapat bahwa Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 adalah
fakta sejarah yang tak dapat disangkal, dan Soekarno adalah penggali
Pancasila. Agar momentum kesejarahan itu tidak hilang, maka 1 Juni harus
menjadi Hari Kelahiran Pancasila.
"Pancasila itu sudah 70 tahun menjadi titik temu keberagaman kita,
tapi Pancasila belum punya Hari Lahir, karena itu PBNU menyiapkan naskah
akademik untuk itu dan PWNU Jatim jadi pelaksana," kata Ketua PWNU
Jatim K.H. Mutawakkil Alallah.
Menurut dia, ikhtiar NU itu wajar saja, karena NU terlibat dalam
perumusan Pancasila dalam Sidang BPUPKI, bahkan alim ulama NU merumuskan
hubungan Pancasila dan agama pada 1983 hingga menetapkan Pancasila
sebagai asas bernegara pada Muktamar 1984.
"Bagi NU, Pancasila memang bukan agama dan tak bisa menggantikan
agama, tapi Pancasila tak bertentangan denga agama, karena nilai
ketuhanan dalam sila pertama menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara
kita," katanya.
Oleh karena itu, PWNU mendukung langkah PBNU untuk mendorong adanya peringatan Hari Lahir Pancasila pada setiap 1 Juni.
"Ada yang bilang (Pancasila, red.) itu toghut, tapi dia menjadi PNS dan buku nikahnya dari negara Pancasila," katanya.
Senada dengan itu, Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Sirodj menyatakan
Muktamar Jombang pada Agustus 2015 telah merumuskan Islam Nusantara
untuk memadukan agama dan kebangsaan (Pancasila).
"Islam Nusantara yang menerapkan Pancasila itu terbukti membuat
agama dapat berkembang dengan baik, sedangkan konsep khilafah
pascaruntuh Bani Usmaniyah pada 1924 selalu gagal, karena tidak ada
titik temu antara nasionalisme (paham kebangsaan) dengan agama, meski
sejumlah negara di Timur Tengah itu 100 persen muslim," katanya.
Islam Nusantara
Dalam seminar itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristyanto menyampaikan
apresiasi kepada NU atas kepeloporan dalam menyelamatkan Pancasila, baik
dari penyelewengan oleh Orde Baru hingga kini mengembangkan Islam
Nusantara.
"Islam Nusantara itu mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara
dengan nilai-nilai ketuhanan, sehingga pimpinan Uni Sovyet pun
menghormati Soekarno dengan membangun Masjid Biru dan pimpinan Afrika
Selatan Nelson Mandela juga membangun masjid untuk menghormati Syeikh
Yusuf," katanya.
Gubernur Jatim Soekarwo juga mengapresiasi Islam Nusantara yang
dikembangkan NU untuk dunia, karena Islam Nusantara itu memadukan agama
dengan negara melalui Pancasila sebagai titik temu.
"Saya setuju seribu persen dengan Islam Nusantara, karena
memasukkan nilai-nilai agama dalam kehidupan budaya bangsa dengan titik
temunya adalah Pancasila. Apalagi, Pancasila sekarang sedang ada di
lorong sepi," katanya.
Menurut Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu, Pancasila itu
saat ini hanya di warung dan ruang-ruang seminar, karena keadilan sosial
dan keberpihakan kepada masyarakat kecil itu tidak ada.
"Bom WTC itu sebenarnya karena tidak ada keadilan untuk Palestina,
lalu liberalisasi juga tidak adil, karena mereka yang kuat itulah yang
menang, bahkan di Indonesia saat ini satu persen orang menguasai 50
persen perekonomian," katanya.
Oleh karena itu, Islam Nusantara dengan Pancasila di dalamnya bisa menjadi solusi dunia.
"Dalam praktiknya, saya mengembangkan konsep Jatimnomics dalam
bidang pembangunan, tapi intinya sama, karena Jatimnomics itu memihak
keadilan atau masyarakat kecil," katanya.
Ia menyebut Jatimnomics merupakan konsep ekonomi yang adil dan memihak masyarakat kecil.
"Pertanian itu berperan 36 persen dalam perekonomian, tapi kita
selama ini memihak buruh atau industri, karena itu harus diubah,"
katanya.
Keberpihakan lainnya, katanya, terkait dengan usaha menengah, kecil, dan mikro.
"Kita selama ini tidak adil kepada UMKM, karena bunga untuk UMKN
dipatok 19 persen, padahal untuk industri atau masyarakat umum hanya 14
persen, sehingga UMKM mengalami kesulitan. Itu nggak Pancasilais, karena
itu kita berikan bunga kompetitif," katanya.
Bahkan, Jatimnomics juga melahirkan lima perda, lima pergub, dan
beberapa SE (surat edaran), di antaranya Pergub Larang Impor Sapi dan
Pergub Larangan Impor Gula.
"Kita juga buka kantor perdagangan pada 26 provinsi dan Jatimmart segera dibuka di Singapura pada 30 Maret 2016," katanya.
NU usulkan 1 Juni Hari Kelahiran Pancasila
Selasa, 1 Maret 2016 22:56 WIB