Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK), yang juga
politikus senior Partai Golongan Karya (Golkar), tidak sepakat dengan
aturan pemberian sumbangan berjumlah miliaran rupiah dari setiap calon
ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.
"Saya bilang jangan, karena mahal. Dan, jangan semua yang mendaftar
calon ketua umum harus mahar," kata Wapres di Jakarta, Kamis.
Menurut Wapres Kalla, aturan pemberian sumbangan dari setiap calon
ketua umum tersebut dapat berpotensi memunculkan kader yang tidak
berkompeten, namun karena memiliki uang membuatnya mampu mencalonkan
diri.
"Bahwa dia berpartisipasi itu boleh, tetapi jangan nanti calon itu
hanya orang mampu. Nanti ada orang yang baik, tetapi tidak mampu," kata
Wapres JK.
Wapres Kalla, Kamis siang, menerima kunjungan dari Ketua
Penyelenggara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar
Theo L. Sambuaga.
Usai pertemuan tersebut, Theo menyampaikan aturan terkait sumbangan
dana senilai Rp20 miliar dari setiap calon ketua umum masih menjadi
wacana dari panitia penyelenggara Munaslub Partai Golkar.
"Itu ada usul dan wacana bahwa supaya diadakan kontribusi dari
setiap calon ketua umum. Namun, itu baru wacana, tetapi yang sudah kami
sepakati bahwa prinsip ini dilaksanakan secara gotong royong," katanya.
Dia menjelaskan, sumbangan gotong royong tersebut dimaksudkan untuk
menyukseskan perhelatan Munaslub Partai Golkar yang rencananya
diselenggarakan pada Mei 2016.
Dengan adanya sumbangan bersama tersebut, ia mengemukakan, maka
beban dan tanggung jawab pelaksanaan Munaslub Partai Golkar tidak hanya
ditanggung oleh calon ketua umum saja, melainkan seluruh kader dan
pemangku kepentingan (stake holder) partai.
"Jadi, yang berkepentingan untuk suksesnya munaslub ini adalah semua kader Golkar, sehingga stakeholder Partai Golkar ini bukan hanya calon ketua umum, tetapi juga DPP, panitia penyelenggara dan seluruh kader di Indonesia," ujarnya.
Para kader Partai Golkar, yang diprakarsai oleh anak-anak muda,
hingga Rabu kemarin (20/4) telah mencapai Rp250 juta. Hal ini bertujuan
Munaslub Partai Golkar bersifat mandiri, dan tidak didanai oleh
pengusaha yang mempunyai kepentingan pribadi.
JK tidak setuju aturan sumbangan calon Ketum Golkar
Kamis, 21 April 2016 18:39 WIB