Padang (ANTARA GORONTALO) - Pengamat politik dari Universitas Andalas,
Sumatera Barat, Edi Indrizal, menilai usulan pengangkatan kembali
Arcandra Tahar menjadi menteri ESDM bisa menimbulkan kegaduhan yang
berisiko tinggi dan berakibat fatal jika dilakukan.
"Pengangkatan, pemberhentian atau penggantian menteri sepenuhnya
merupakan hak prerogatif presiden, namun jika mengangkat kembali
Arcandra Tahar yang sebelumnya diberhentikan karena masalah
kewarganegaraan ganda akan menimbulkan pro dan kontra berkepanjangan,"
kata dia, di Padang, Rabu.
Ia menilai, tidak semua orang bisa menerima pengangkatan kembali
Tahar, karena itu presiden disarankan melakukan kalkulasi politik secara
cermat, agar tidak terjadi kegaduhan yang berisiko tinggi bagi
pemerintahan.
"Secara objektif alasan kontra akan pengangkatan tersebut jauh
lebih kuat dari pada yang pro, dan hingga kini masih terus
diperdebatkan," kata dia.
Misalnya kenapa Tahar tidak secara terbuka menyampaikan status
kewarganegaraannya ketika akan diangkat dulu. Karena kejujuran dan
keterbukaan adalah soal mendasar terkait integritas.
"Kalau soal kapasitas, masih banyak putra putri terbaik bangsa yang lebih berkapasitas," kata dia.
Sekalipun dia memiliki kompetensi tinggi, namun yang dibutuhkan
pemerintah adalah orang profesional yang bisa memberikan solusi untuk
bangsa, tanpa merusak kredibilitas pemerintahan.
Karena itu presiden tetap punya opsi dengan mengangkat tokoh lain
yang berasal dari kalangan profesional dan lebih kredibel.
"Sedangkan untuk tetap mengoptimalkan potensi Arcandra, presiden
bisa menjadikannya staf ahli khusus untuk pembangunan energi sumber daya
mineral nasional," usulnya.
Sementara itu, Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas
Ekasakti, Padang, Otong Rosadi mengatakan saat ini status warga negara
Indonesia yang disandang Arcandra sudah sah secara hukum.
Pengamat: Pengangkatan kembali Arcandra Tahar bisa bikin gaduh
Rabu, 14 September 2016 17:38 WIB