Balikpapan (ANTARA GORONTALO) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan
bahwa pembangunan proyek kilang minyak di Bontang, Kalimantan Timur,
tidak akan dipindahkan ke provinsi lain.
"Masalah kilang minyak, refinery, dan zona pupuk, saya sampaikan
tidak akan dipindahkan ke provinsi lain. Tetap di Provinsi Kalimantan
Timur," kata Presiden saat penyerahan 1.183 sertifikat tanah program
strategis 2016 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin.
Hal itu diungkapkan Presiden terkait pernyataan Gubernur Kalimantan
Timur Awang Faroek Ishak bahwa aspirasi masyarakat Bontang, agar
pembangunan kilang minyak 350 barel per hari tidak dipindah, tetap di
Bontang dan persoalan lahan sudah diselesaikan.
"Saya ingin menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur
Kalimantan Timur. Kemarin waktu bertemu sudah disampaikan, ini tadi
diulang disampaikan lagi. Pak Gubernur itu kalau punya kemauan ngejar terus," kata Presiden Jokowi.
Presiden juga menyatakan bahwa pembangunan jalan tol
Balikpapan-Samarinda, Kalimantan Timur, yang pembebasan lahannya sudah
diselesaikan pemerintah daerah akan dilanjutkan pemerintah pusat melalui
kementerian terkait.
"Tadi malam langsung saya rapatkan dengan Menteri PU, yang pertama
jalan tol Balikpapan-Samarinda, semuanya pemanasan lahan sudah
dibereskan oleh gubernur, sekarang penyelesaiannya ada di kementerian.
Ini akan diselesaikan maksimal akhir 2018," kata Presiden, merujuk
pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Basoeki Hadimoeljono.
Untuk permintaan pembangunan tol Samarinda-Bontang, Presiden
mengatakan bahwa sudah dirapatkan dengan Menteri PU dan akan
ditindaklanjuti.
"Tadi pagi baru selesai, sudah kita berikan lagi, tidak ada masalah.
Silakan nanti ditindaklanjuti. Sudah saya putuskan tadi pagi, mungkin
dikerjakan lanjutan konsorsium dengan investor yang ada," kata Presiden
Jokowi.
Presiden mengatakan bahwa pemerintahannya ingin ada sebuah kecepatan
pembangunan yang dilakukan sehingga yang mendapatkan akhir adalah
rakyat.
"Kalau jalan selesai semuanya, biaya untuk logistik sembako murah,
biaya transportasi murah, harga-harga barang juga akan murah pada
akhirnya," katanya.
Namun, menurut Presiden, hal itu menjadi berbeda jika jalannya jelek
sehingga membuat waktu angkut yang lama dan menyebabkan harga menjadi
naik.
"Jadi, dua hal sudah saya jawab, Pak Gub. Saya sudah tidak
ada PR lagi," kata Presiden menjawab permintaan Gubernur Kalimantan
Timur..
Terkait pembangunan jalur kereta api, Presiden mengatakan bahwa
belum selesai Peraturan Pemerintah (PP)-nya mengenai rel kereta api.
"Tinggal itu saja, kalau PP itu urusan administrasi hukum, jadi memerlukan waktu," demikian Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi: Pembangunan kilang minyak tetap di Bontang
Senin, 5 Desember 2016 16:53 WIB