Bogor (ANTARA GORONTALO) - Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan
lembaga dapat menyederhanaan pelaksanaan program-program prioritas.
"Saya minta sederhananakan proses yang rumit-rumit, yang
bertele-tele, yang bersifat administrasif, bangun modifikasi yang
bersifat lintas kementerian dan lembaga," kata Presiden Jokowi saat
membuka rapat terbatas (ratas) Perencanaan dan Penganggaran Optimalisasi
Pembangunan Nasional di Istana Bogor, Selasa.
Presiden berharap agar tidak ada lagi perencanaan dan penganggaran yang tidak sinkron satu sama lainnya.
"Kita tidak mau mengulang-ulang terus lagu lama, perencanaan dan
penganggaran yang tidak nyambung, tidak sinkron antara yang direncakanan
beda dengan yang dianggarkan seolah-olah ada 2 mesin, mesin perencanaan
dan mesin pengaggaran, sehingga ke depan sedini mungkin pencapaikan
program-program prioritas itu betu-betul bisa maksimal dan tidak meleset
dari sasaran yang kita ingin capai," tegas Presiden.
Presiden meminta agar kebijakan yang diambil adalah money follow program yang artinya penempatan dana di program prioritas kementerian dan lembaga, bukan money follow function atau belanja dibagi secara merata kepada setiap tugas dan fungsi.
"Saya juga ingin mengingatkan kembali kebijakan money follow program betul-betul harus dijalankan tidak hanya sebatas label, tapi praktiknya money follow function. Untuk itu saya minta Bappenas dan Kementerian Keuangan betul-betul mengawal proses ini," tambah Presiden.
Misalnya dalam pertemuan trilateral dengan masing-masing kementerian
dan lembaga tidak lagi hanya memenuhi tuntutan administrasi saja.
"Tapi betul-betul riil, betul-betul konkrit dimanfaatkan optimal untuk mendorong prinsip money follow program
terutama untuk pendanaan program prioritas nasional kita. Alokasi
anggaran dan output yang akan dihasilkan masing-masing kementerian dan
lembaga harus dicermati detil dan rinci dan dikaitkan dengan pencapaian
sasaran prioritas yang telah berkali-kali saya sampaikan," tegas
Presiden.
Selanjutnya Presiden juga meminta agar masing-masing kementerian mau
membongkar ego sektoral dan pola berpikir yang terkotak-kotak dan akan
memperlambat proses.
"Sebaliknya Bappenas tidak boleh terperangkap lagi gaya sektoral
atau bahkan menjadi perpanjangan tangan kepentingan sektoral. Saya ingin
tegaskan lagi terutama Bappenas dan Kementerian Keuangan bisa menjadi
penjaga program-program prioritas dan menjaga dilaksanakannya money follow program," jelas Presiden.
Untuk melaksanakan anggaran yang terintegrasi Presiden juga meminta
ada pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung proses
perencanaan dan penganggaran.
Presiden minta sederhanakan proses program prioritas
Selasa, 31 Januari 2017 19:07 WIB