Menteri HAM terima kunjungan Dubes Sudan, bahas perdamaian

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai membahas langkah-langkah perdamaian konflik saat menerima kunjungan Duta Besar Sudan untuk Indonesia Yassir Mohamed Ali di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis.

Kementerian HAM menyatakan siap melakukan langkah-langkah asistensi untuk menciptakan perdamaian di Sudan, jika pemerintah setempat mengirimkan surat resmi melalui Kementerian Luar Negeri.

“Dari sisi Kementerian HAM, kalau ada permintaan resmi dari Sudan kepada Kementerian HAM, melalui Menteri Luar Negeri, tentu kami bisa melakukan langkah-langkah asistensi,” kata Natalius Pigai menjawab ANTARA.

Langkah asistensi yang dimaksud Pigai adalah upaya-upaya perdamaian dari sisi HAM yang meliputi bantuan kemanusiaan dan membantu rekonsiliasi, khususnya berfokus pada masyarakat yang menjadi korban konflik.

“Jadi, kami tidak masuk di wilayah politik, wilayah konflik yang besar, tetapi lebih kepada bagaimana memastikan adanya rekonsiliasi, perdamaian, simpati, empati terhadap masyarakat di Sudan,” tuturnya.

Ditekankan pula oleh Pigai, Presiden RI Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap konflik bersenjata yang terjadi di berbagai negara, termasuk Sudan. “Maka Presiden sudah pasti telah memberi perhatian untuk ikut menciptakan perdamaian dunia,” katanya.

Sementara itu, Dubes Yassir mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan Menteri Pigai, ia menceritakan kondisi konflik di negaranya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran berat HAM.

Menurut Yassir, kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat atau Rapid Support Forces (RSF) melakukan “kejahatan yang mengerikan”. Dia menyebut RSF disokong oleh kekuatan regional dan internasional.

“Ini sebenarnya adalah rencana dari penjajah sebelumnya untuk membubarkan Sudan. HAM telah dilanggar secara serius dan sekarang HAM juga digunakan sebagai dalih untuk campur tangan demi agenda politik” tuturnya.

Oleh sebab itu, Yassir menyebut penting baginya untuk menceritakan kondisi tersebut kepada Menteri HAM RI. Dia pun menekankan, HAM seharusnya diperuntukkan untuk kemaslahatan rakyat, bukan kendaraan intervensi politik.

Dia bersyukur Indonesia sejak lama mendukung Sudan, dibuktikan dengan berbagai bantuan kemanusiaan yang dikirimkan. Secara politik, kata Yassir, Indonesia juga mendukung Sudan di Dewan HAM PBB.

“Kami berharap dapat meningkatkan hubungan kita. Setelah perang berakhir, Indonesia, insyaallah, akan menjadi mitra utama Sudan dalam proyek-proyek rekonstruksi,” katanya.