Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa (Kopdes) harus dibangun dalam pola kerja yang saling menguatkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga tidak saling tumpang tindih.

Menurut Yandri, BUMDes selama ini sudah memiliki ekosistem usaha yang berjalan di berbagai sektor desa, mulai dari desa tematik hingga desa ekspor, sehingga pemerintah tinggal memperjelas aturan dan rantai koordinasi agar peran BUMDes dan Kopdes dapat dibedakan, namun tetap terintegrasi.

"BUMDes sudah jalan, desa tematik semua kerja sama dengan BUMDes, seperti desa lele dan petelur. Usaha BUMDes juga sudah ada, sehingga perlu dibuat peraturan dan rantai koordinasi yang jelas supaya tidak tumpang tindih dan saling menguatkan," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI yang dipantau dalam jaringan di Jakarta, Rabu.

 

Ia menjelaskan salah satu perbedaan mendasar ialah BUMDes berbasis usaha desa, sementara koperasi memiliki basis keanggotaan. Hal tersebut semestinya dapat menjadi kekuatan untuk saling mengkolaborasikan dua program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Data Kementerian Desa menunjukkan keterlibatan BUMDes dalam program MBG terus meningkat. Hingga Maret 2026, tercatat 741 BUMDes telah menjadi pemasok bahan baku untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara 37 BUMDes telah berperan sebagai pengelola SPPG atau dapur MBG.

Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah pemasok terbesar mencapai 280 BUMDes, disusul Jawa Timur 169 BUMDes dan Jawa Tengah 88 BUMDes.

Selain memasok bahan baku, Yandri menyebut banyak BUMDes telah berkembang menjadi pelaku utama desa ekspor. Menurutnya, hampir seluruh pelaku desa ekspor saat ini berasal dari BUMDes yang berhasil mengelola potensi ekonomi desa.

“Ribuan BUMDes berhasil, hampir seribu yang sudah menjadi pemasok utama MBG, dan ratusan BUMDes sebagai pemilik dapur. Kita kuatkan saja supaya tidak saling mematikan,” paparnya.

Yandri menegaskan Kemendes PDT akan tetap mendorong penguatan BUMDes dengan spesifikasi usaha yang berbeda dari koperasi desa. Langkah itu dilakukan agar masing-masing lembaga memiliki ruang pengembangan sendiri sesuai kebutuhan desa.

 

 

Kemendes PDT tetap menjalankan fokus pembangunan melalui program 12 Aksi Bangun Desa. Pemerintah memastikan dana desa tetap tersedia, namun tata kelolanya akan diperbaiki agar lebih efektif mendukung pembangunan ekonomi desa.

Ia menambahkan pengembangan desa berbasis potensi lokal juga terus diperluas, termasuk desa wisata dan desa ekspor melalui kerja sama dengan kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan.

“Desa ekspor tetap bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan. Desa wisata yang pendapatannya sampai Rp3 miliar juga banyak. Semua bisa dilakukan berdasarkan potensi desa,” ujar Yandri.


Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendes: BUMDes dan Kopdes harus saling menguatkan di Program MBG

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2026