Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin
Nasution menepis anggapan bahwa pemerintah dianggap terlalu mengutamakan
BUMN dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Ada keluhan bahwa pemerintah dianggap agak terlalu memenangkan BUMN
dalam pelaksanaan PSN, sama sekali tidak benar," kata Darmin dalam
acara "Kawasan Ekonomi Khusus: Tinta Kemerdekaan dari Pinggiran" di
Jakarta, Selasa.
Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengungkapkan komposisi
pelaksanaan PSN yang terbesar justru dilakukan oleh swasta, baik yang
dibangun 100 persen swasta maupun kerja sama pemerintah dan swasta (public-private partnership/PPP).
Darmin juga mengatakan bahwa untuk menarik minat investor swasta
maka studi kelayakannya harus telah selesai agar dapat mengetahui
tingkat pengembalian investasi atau average rate of return (ARR).
"Swasta tidak akan masuk kalau ARR 9-10 persen. Oleh karena itu,
PPP dikombinasi dengan macam-macam, misalnya jaminan pemerintah," ucap
Darmin.
Sementara, lanjut dia, untuk BUMN biasanya pemerintah memberikan
penugasan terlebih dahulu baru kemudian disusun studi kelayakannya.
"Pemerintah sebenarnya mengutamakan swasta terlebih dahulu. Karena
pemerintah sadar bahwa lebih baik mengundang swasta sebagai penanggung
jawab proyek daripada pembiayaan melalui APBN murni maupun BUMN," kata
Darmin.
Sebagaimana diketahui, proyek strategis nasional merupakan proyek
yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan
pemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
dan pembangunan daerah.
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Perpres 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(PSN) mencatat 245 proyek strategis nasional ditambah dua program dengan
estimasi total nilai investasi Rp4.197 triliun.
Menurut data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
(KPPIP), pencapaian PSN pada kuartal II-2017 antara lain Pelabuhan
Patimban, Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung, kereta ringan
(light rail transit/LRT) Jabodebek, bandara internasional Daerah
Istimewa Yogyakarta, Kilang Minyak Bontang, dan Jalan Tol
Serang-Panimbang.
Darmin tepis anggapan pemerintah utamakan BUMN dalam PSN
Selasa, 1 Agustus 2017 17:06 WIB