Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Telegram dan Kementerian Komunikasi dan
Informatika sepakat untuk menangani konten negatif, terutama yang
berkaitan dengan terorisme, di platform tersebut.
"Kami
sebagai tim, perusahaan, organisasi, berusaha meminimalisir," kata
pendiri Telegram, Pavel Durov, saat jumpa pers di Kemenkominfo, Selasa.
Telegram dan Kominfo membuat tata cara serta jalur khusus agar dapat berkomunikasi secara efisien.
Direktur
Jenderal Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan menyatakan
Telegram akan mengawasi percakapan yang berkaitan dengan propaganda di
kanal publik (public channel), tapi tidak akan masuk ke percakapan pribadi (private chat).
Menurut Durov, Telegram masih memegang kerahasiaan dan keamanan penggunanya.
Pertemuan
Telegram dengan Kemenkominfo kali ini membahas bagaimana memerangi
propaganda di kanal publik, namun tidak ada pembahasan askses data
kepada pemerintah bila ada kepentingan mendesak.
"Kita belum bahas sampai ke sana, tapi bagaimana memerangi propaganda di kanal publik," kata Samuel.
Telegram
dan Kominfo membuat saluran komunikasi khusus agar mereka dapat membahs
hal-hal yang berkaitan dengan konten negatif secara cepat dan efisien.
Durov
menyatakan mereka belum memutuskan untuk membuka kantor perwakilan di
Indonesia, tapi, akan bekerja sama dengan komunitas lokal untuk memahami
persoalan yang ada di sini.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.