Washington (ANTARA GORONTALO) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump
diperkirakan akan membatalkan kebijakan era Obama yang melindungi hampir
600 ribu imigran yang datang secara ilegal, menurut pejabat senior
administrasi pada Kamis.
Meski begitu, Trump berencana membiarkan mereka tinggal sampai izin kerja mereka berakhir, lapor Reuters.
Keputusan Trump kemungkinan diumumkan secepatnya pada Jumat tapi
juga bisa diumumkan minggu depan, menurut pejabat tersebut, yang
menambahkan presiden memiliki kecenderungan selalu berubah pikiran.
Trump yang merupakan politisi Partai Republik, telah berjanji pada
kampanye pemilihan untuk menghapus semua perintah eksekutif mantan
Presiden Barack Obama mengenai imigrasi, termasuk program Tindakan
Tangguhan untuk Kedatangan Anak (DACA), atau program "Dreamers."
Kelanjutan atas Dreamers telah diperdebatkan secara aktif dalam
Gedung Putih dan administrasi Trump. Seorang pejabat senior pemerintah
menggambarkan perdebatan tersebut sebagai "tarik tambang " di antara
faksi yang mendukung langkah maupun yang menentangnya.
Para pejabat percaya bahwa program DACA pada akhirnya tidak
konstitusional, dan menginginkan Kongres memaksakan perbaikan legislatif
bagi "Dreamers", menurut dua orang pejabat.
Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan kepada wartawan
bahwa Trump dan penasihat seniornya masih meninjau program DACA dan
presiden tidak membuat keputusan akhir tentang bagaimana untuk
melanjutkan program tersebut.
Ketika ditanya apakah Trump masih dengan pendiriannya terhadap
sebuah komentar pada Februari tentang memperlakukan para Dreamers
"dengan hati," Sanders mengatakan presiden tentu tetap pada
pendiriannya, dan saat ini tengah melakukan peninjauan dari sudut
pandang hukum terutama dan sampai tinjauan itu sudah selesai.
Perwakilan AS Steny Hoyer dari Maryland, orang Partai Demokrat ke-2
di Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan
kekhawatiran tentang laporan bahwa Trump dapat menghentikan program
tersebut, dengan mengatakan bahwa hal tersebut akan menelantarkan
"Dreamers".
"Dengan tidak adanya Kongres yang memberlakukan reformasi imigrasi
bipartisan, yang harus tetap menjadi tujuan kita, presiden harus terus
memberikan ketenangan pikiran kepada Dreamers bahwa mereka tidak perlu
hidup dalam ketakutan untuk diusir dari satu-satunya rumah yang pernah
mereka kenali," ujar Hoyer.
Sepuluh jaksa agung Partai Republik pada Juni mendesak pemerintah
Trump untuk membatalkan program DACA, sambil mencatat bahwa pemerintah
tidak harus mencabut izin yang telah dikeluarkan.
Jika pemerintah federal tidak menarik DACA pada 5 September, jaksa
agung mengatakan bahwa mereka akan mengajukan gugatan hukum terhadap
program tersebut di pengadilan federal Texas.
Upaya tersebut dipimpin jaksa agung Texas dan bergabung dengan jaksa
agung negara bagian di Alabama, Arkansas, Idaho, Kansas, Louisiana,
Nebraska, South Carolina, Tennessee dan West Virginia.
Juru bicara jaksa agung Texas Kayleigh Lovvorn pada Kamis mengatakan
bahwa kantornya tidak memiliki rencana untuk mundur pada tanggal 5
September.
Mayoritas imigran Dreamers berasal dari Meksiko dan negara-negara
Amerika Latin lainnya. Lebih dari 200 ribu di antaranya tinggal di
California, sementara Texas memiliki lebih dari 100 ribu orang. New
York, Illinois dan Florida juga memiliki sejumlah besar penerima DACA.
Sebuah koalisi yang lebih besar dari 26 jaksa agung Partai Republik
telah menantang kebijakan era Obama yang mencakup orang tua imigran
ilegal, dikenal sebagai DAPA, yang telah diblokir pengadilan sebelum
diberlakukan. Departemen Keamanan Dalam Negeri membatalkan kembali
kebijakan tersebut awal tahun ini.
Imigran memasuki negara tersebut secara ilegal karena anak-anak dapat
memenuhi syarat untuk mendapatkan DACA jika mereka berusia di bawah 31
tahun saat program dimulai pada 15 Juni 2012. Mereka harus memasuki AS
sebelum mereka berusia 16 tahun, dan harus hidup terus menerus di negara
tersebut sejak 15 Juni 2007.
Trump diperkirakan cabut kebijakan Dreamer warisan pemerintahan Obama
Jumat, 1 September 2017 21:35 WIB