Bangkok, Thailand (ANTARA GORONTALO) - Penyiksaan sistematis terhadap
minoritas Muslim sedang meningkat di seluruh Myanmar dan tidak terbatas
pada negara bagian Rakhine di bagian Barat-Laut.
Kekerasan baru-baru ini telah menyebabkan hampir 90.000 Muslim
Rohingya melarikan diri, demikian satu kelompok Hak Asasi Myanmar pada
Selasa.
Jaringan Hak Asasi Manusia Burma, yang independen, mengatakan bahwa
penganiayaan yang tengah berlangsung ternyata didukung oleh pemerintah,
oknum biksu Buddha di negara tersebut, dan kelompok sipil
ultra-nasionalis.
"Transisi ke demokrasi telah memungkinkan prasangka rakyat untuk
mempengaruhi bagaimana pemerintah yang baru akan berjalan, dan
memperkuat sebuah narasi berbahaya yang menjadikan Muslim sebagai
kehadiran asing di Burma yang mayoritas beragama Buddha," kata kelompok
tersebut dalam sebuah laporan.
Laporan itu berisi lebih dari 350 wawancara di lebih dari 46 kota dan desa selama periode delapan bulan sejak Maret 2016.
Pemerintah Myanmar belum menanggapi laporan tersebut. Pihak
berwenang menolak telah melakukan diskriminasi dan justru mengatakan
pasukan keamanan di Rakhine memerangi kampanye yang sah melawan
"teroris".
Selain mengenai Muslim Rohingya, laporan tersebut juga meneliti
gambaran yang lebih luas tentang Muslim dari berbagai etnis di seluruh
Myanmar setelah gelombang kekerasan komunal pada tahun 2012 dan 2013.
Laporan tersebut mengatakan bahwa banyak Muslim dari semua etnis
telah menolak kartu identitas nasional, sementara akses ke tempat ibadah
Islam telah diblokir di beberapa tempat.
Sedikitnya 21 desa di sekitar Myanmar telah menyatakan diri sebagai
"zona terlarang" bagi umat Islam, yang didukung oleh pihak berwenang,
katanya.
Di negara bagian Rakhine, laporan tersebut menyoroti meningkatnya
pemisahan antara umat Buddha dan komunitas Muslim serta pembatasan
perjalanan yang memprihatinkan bagi Muslim Rohingya, yang membatasi
akses mereka terhadap bidang kesehatan dan pendidikan.
Puluhan ribu orang Rohingya telah melarikan diri ke negara tetangga
Bangladesh sejak 25 Agustus, ketika gerilyawan Rohingya menyerang
puluhan pos polisi dan sebuah pangkalan militer. Bentrokan berikutnya
dan serangan balik militer telah menewaskan sedikitnya 400 orang.
Perlakuan Myanmar terhadap sekitar 1,1 juta warga Muslim Rohingya
adalah tantangan terbesar yang dihadapi pemimpin de facto Aung San Suu
Kyi, yang menurut para kritikus belum berbuat cukup untuk melindungi
minoritas Muslim dari aksi penganiayaan.
Jaringan HAM Burma yang berbasis di London telah melakukan advokasi
di kalangan masyarakat internasional untuk hak asasi manusia di Myanmar
sejak tahun 2012, demikian tertulis di situs resminya.
Kelompok HAM: penyiksaan Muslim Myanmar meningkat
Selasa, 5 September 2017 22:03 WIB