Ketiga
program itu yakni pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri dan
dukungan manajemen yang mencapai Rp1,068 triliun, pengembangan teknologi
dan kebijakan industri sebesar Rp717,50 miliar serta penumbuhan dan
pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) sebesar Rp369,90 miliar.
"Agenda
utama yang akan kami lakukan dalam implementasi program pengembangan
SDM industri dan dukungan manajemen Kemenperin yaitu peningkatan
kualitas SDM industri dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi
industri," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat
keterangannya di Jakarta, Selasa.
Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menggelar rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta.
Ia
menyebutkan, untuk memacu kualitas SDM industri pada tahun depan,
diperlukan antara lain kegiatan pelatihan berbasis kompetensi berupa
pelaksanaan program Diklat sistem 3in1 (pelatihan, sertifikasi
kompetensi, dan penempatan kerja) yang ditargetkan untuk 32 ribu
peserta.
Selanjutnya, pelatihan inkubator
bisnis garmen sebanyak 30 orang di BDI Jakarta dan program animasi
sebanyak 45 orang di BDI Denpasar.
"Untuk
peningkatan kualitas pendidikan vokasi industri, kegiatan yang perlu
dijalankan, di antaranya penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi di 10
Politeknik Industri dan dua Akademi Komunitas Industri untuk 10.724
mahasiswa," ujar Airlangga.
Selain itu,
penyelenggaraan pendidikan D-1 dan D-2 kerja sama dengan industri untuk
490 orang, serta penyelenggaraan pendidikan menengah vokasi industri
berbasis kompetensi di sembilan SMK industri dengan target melibatkan
6.624 Siswa.
Sementara itu, alokasi anggaran untuk
program pengembangan teknologi dan kebijakan industri, akan
digelontorkan pada beberapa kegiatan seperti perumusan Rancangan Standar
Nasional Indonesia, pengembangan dan penerapan teknologi industi untuk
peningkatkan daya saing, serta pelaksanaan litbang di 11 Balai Besar, 11
Baristand Industri dan Balai Sertifikasi Industri.
Airlangga
juga menyampaikan, kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung
program revitalisasi dan penumbuhan IKM, antara lain adalah pengembangan
produk untuk 600 IKM melalui fasilitasi peningkatan kualitas dan desain
produk, bahan baku serta sarana produksi.
Kemudian,
peningkatan kemampuan untuk 55 sentra IKM melalui pelatihan manajemen
dan teknis produksi, penguatan kelembagaan dan mesin/peralatan, serta
pengembangan e-smart.
"Kami pun bakal
memfasilitasi pembangunan wirausaha industri sebanyak 1.805 pelaku
usaha, fasilitasi informasi pasar, promosi dan pameran untuk 280 IKM,
serta penumbuhan, pengembangan dan penyebaran IKM di 34 provinsi melalui
dekonsentrasi," tutur Airlangga.
Selain tiga
porsi anggaran terbesar yang dialokasikan tersebut, Kemenperin akan juga
merealisasikan dananya untuk program penumbuhan dan pengembangan sektor
industri berbasis agro, industri kimia, tekstil, dan aneka, serta
industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.
Selanjutnya,
program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur, program
percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta program
peningkatan ketahanan dan pengembangan akses industri internasional.
Pada
kesempatan tersebut, Menperin mengemukakan tentang usulan tambahan
alokasi anggaran untuk 25 kegiatan prioritas tahun 2018 sebesar Rp1,692
triliun.
Dana tersebut, diantaranya akan
digunakan sebagai dukungan pada program pengembangan SDM industri dan
manajemen sebesar Rp928,35 miliar, pengembangan teknologi dan kebijakan
industri sebesar Rp375,8 miliar, serta penumbuhan dan pengembangan IKM
sebesar Rp300 miliar.
Ketua Komisi VI DPR RI Teguh
Juwarno selaku pempimpin rapat menyampaikan kesimpulan, Komisi VI DPR
RI menerima pagu anggaran Kemenperin dalam RUU APBN tahun 2018 sebesar
Rp2,8 triliun.
Selanjutnya, Komisi VI DPR RI
juga menerima usulan penambahan anggaran Kemenperin untuk 25 kegiatan
sebesar Rp1,692 triliun sehingga total anggaran Kemenperin tahun 2018
menjadi Rp4,5 triliun.
Keputusan Komisi VI DPR RI ini akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.