Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Pernyataan blak-blakan Presiden Joko Widodo soal
isu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dituduhkan kepadanya, dan
berbagai tanggapan seputar isi pidato perdana Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan mengenai "pribumi" mengisi tujuh kutipan terpilih yang
disiarkan Antara News pada Selasa (17/10).
Berikut jawaban Presiden Joko Widodo mengenai isu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dituduhkan kepadanya:
"Saya
ingin blak-blakan ini, masalah yang berkaitan dengan PKI. Bersliweran
cerita-cerita seperti itu," kata Presiden saat silaturahmi dengan
Keluarga Besar Jamiyyah Persis di Bandung.
"Di tahun 1955 ada
waktu DN Aidit pidato di dekatnya ada foto saya di situ. Kok ya persis,
ya memang gambar saya. Lah tahun 1955 kan saya belum lahir, waktu PKI
dibubarkan tahun 1965 kan saya masih balita," katanya.
"Tentu saja harus saya jawab, ini harus dijawab karena kalau dipercaya benar kan bahaya sekali," katanya.
Isi pidato perdana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai "pribumi" mendapat tanggapan dari berbagai kalangan.
Berikut petikan pidato Anies yang menjadi kontroversi tersebut:
"Jakarta
ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme
dari dekat, penjajahan di depan mata, selama ratusan tahun. Di tempat
lain mungkin penjajahan terasa jauh tapi di Jakarta bagi orang Jakarta
yang namanya kolonialisme itu di depan mata. Dirasakan sehari hari.
Karena itu bila kita merdeka maka janji janji itu harus terlunaskan bagi
warga Jakarta."
"Dulu kita semua pribumi ditindas dan
dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di
negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan
pepatah Madura. Itik telor, ayam singerimi. Itik yang bertelor, ayam
yang mengerami."
Wakil Presiden Jusuf Kalla merespons pidato itu dengan menyatakan:
"Pidatonya
bicara tentang kolonial, konteksnya kan sejarah dia menceritakan. Jadi
jangan hanya potong satu kata, dalam konteks apa dia bicara. Jadi dia
bicara konteks sejarah, tidak bicara diskriminatif," kata Wakil Presiden
(Wapres) dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta.
"Kan
tidak salah kalau dia mau bicara kalau konteksnya sejarah. Kalau katakan
sudah kalian jangan kasih kesempatan, nah itu salah," katanya.
Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berpesan agar
pasangan pemimpin baru Jakarta itu bisa mengayomi semua rakyat Jakarta.
"Jangan
ada pribumi, non pribumi. Jangan dikotomiskanlah. Harus menjadi
gubernur semua pihak, semua golongan, suku, agama, karena yang memilih
Pak Anies juga kan macam-macam," kata Mantan Menko Polhukam itu dalam
acara Coffee Morning bersama wartawan di Jakarta.
Masih soal
pidato Gubernur Anies Baswedan, Ketua Setara Institute, Hendardi
mengatakan, pidato itu bisa dianggap mengandung unsur rasisme.
"Pidato
yang penuh paradoks. Di satu sisi mengutip pernyataan Bung Karno
tentang negara semua untuk semua, tapi di sisi lain menggelorakan
supremasi etnisitas dengan berkali-kali menegaskan pribumi dan non
pribumi sebagai diksi untuk membedakan sang pemenang dengan yang
lainnya," katanya dalam siaran pers Setara Institute.
"Anies
seharusnya di hari pertama kerja melakukan emotional healing atas
keterbelahan warga Jakarta akibat politisasi identitas, tetapi justru
mempertegas barikade sosial atas dasar ras dan etnis," katanya.
Pidato
yang menggunakan istilah pribumi itu menjadi perbincangan lantaran
istilah tersebut sudah dilarang lewat Instruksi Presiden No. 26 Tahun
1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi
dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan
Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang
ditandatangani oleh Presiden RI ke-3 BJ Habibie.
Bagaimana Presiden Jokowi menyoroti metode pembelajaran yang bersesuaian dengan karakter-karakter generasi Y saat ini?
"Ubah
metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter-karakter generasi
Y, generasi muda kita, mendorong inovasi, memfasilitasi mahasiswa
menjadi pembelajar yang aktif baik di dalam maupun di luar kelas," kata
Presiden.saat menyampaikan Orasi Ilmiah dalam Dies Natalis Ke-60
Universitas Diponegoro (Undip) di Stadion Undip Semarang.
"Karena
memang kompetisi antar-negara begitu sangat ketat dan sangat
sengitnya," ujarnya. "Negara lain juga sudah membangun itu ada
co-working space, creative hub, perubahan-perubahan seperti ini, kalau
kita tidak cepat betul-betul kita akan ditinggal negara-negara lain".
Bagaimana Pilgub Jawa Timur di mata Wakil Presiden, Jusuf Kalla?
"Kalau
bicara (pilgub) Jatim ini menarik. NU sama NU. Jadi nanti persaingannya
betul-betul head to head," kata Wapres di Jakarta, Selasa.
Mengenai
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang maju dalam pemilihan
gubernur Jawa Timur, Wapres mmenjawab, "Kalau sudah pasti tentu Presiden
akan meloloskan."
"Serahkan kepada rakyat Jatim untuk memilih sendiri yang terbaik," katanya.
Di
bidang hukum, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur
memvonis hukuman mati terhadap dua terdakwa kasus pembunuhan dan
perampokan yang menewaskan enam orang korban di kediaman pengusaha Dodi
Triono di kawasan Pulomas.
Ketua majelis hakim PN Jakarta
Timur Gde Aryawan di Jakarta, Selasa, membacakan bahwa kedua terdakwa
Ridwan Sitorus alias Yus Pane dan Erwin Sitorang alias Ucok terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah terlibat pembunuhan berencana.
"Dua
menjatuhkan pidana kepada masing-masing satu Ridwan Sitorus alias Yus
Pane diputus dengan pidana mati. Dua, Erwin Situmorang alias Ucok dengan
hukuman mati. Tiga, Alvin Sinaga alias Yus dengan pidana penjara seumur
hidup, membayar tiap-tiap perkara ini yang sebesar lima ribu rupiah
demikian keputusan," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mempersilakan Gubernur dan Wakil
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno jika ingin
menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
"Kalau sesuai
aturan ya kita ikuti. Tidak ada kepentingan saya di situ. Kalau
aturannya memang demikian, kita hidup dengan aturan, bukan emosi dan
sekadar wacana. Saya sesuai kewenangan saya ya saya kerjakan. Kalau mau
dia hentikan, dia batalkan, ya silakan saja," katanya kepada wartawan di
Jakarta.
"Itu ada batas-batas kewenangan kita, jangan kita pikir
kita ini bisa langsung all the way ke langit. Saya sebagai Menko pun
ada batasan. Presiden ada batasan. Gubernur pun ada batasan, jangan
mikir jadi Gubernur DKI bisa segala macam," katanya.
Politikus
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunggah secarik kertas berisi pesan
yang ditandatangani Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dari rumah tahanan di
Mako Brimob Kelapa Dua Wetan, Depok, di akun media sosial berbagi foto
Instagram miliknya @agusyudhoyono.
"Pagi ini saya bersilaturahmi dengan @basukibtp. Beliau menerima saya dengan sangat baik," tulis akun Instagram @agusyudhoyono.
"Semoga
kita memiliki kebesaran jiwa untuk dapat mengapresiasi karya dan jasa
pemimpin terdahulu, sambil memberikan kesempatan dan mendukung pemimpin
yang baru untuk dapat melanjutkan hal-hal yang sudah baik, dan
memperbaiki segala yang belum baik," lanjut Agus.
Tujuh kutipan terpilih, dari Presiden soal isu PKI sampai pidato Gubernur Anies soal "pribumi"
Rabu, 18 Oktober 2017 14:44 WIB