Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah optimistis dapat meningkatkan indeks
inklusi keuangan masyarakat mencapai 75 persen di 2019 atau sesuai
dengan target yang sebelumnya sudah dipatok oleh Presiden Joko Widodo.
"Kita menetapkan target yang sangat ambisius, menjadi 75 persen di
tahun 2019," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin
Nasution pada rapat koordinasi pembahasan Strategi Nasional Keuangan
Inklusif (SNKI) di Jakarta, Jumat.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan
Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri BUMN
Rini Soemarno, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Kepala
Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf.
Guna mencapai target keuangan inklusif 75 persen di 2019, diperlukan
penambahan 51.822.431 penduduk dewasa yang terinklusi. Oleh karena itu,
pemerintah telah menetapkan lima pilar penyangga SNKI.
Lima pilar tersebut adalah edukasi keuangan, hak properti masyarakat
dalam bentuk program sertifikasi lahan, fasilitasi intermediasi dan
saluran distribusi keuangan, perlindungan konsumen, dan layanan keuangan
pada sektor pemerintah.
"Untuk layanan keuangan sektor pemerintah, di sini lebih banyak
berperan Kementerian Sosial dan Bank Indonesia. BI melaksanakan perannya
melalui sistem pembayaran," ucap Darmin.
Sebelumnya pemerintah juga telah meresmikan Dewan Nasional Keuangan
Inklusif yang dibentuk menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan
Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan
pemerintah juga telah menetapkan strategi percepatan pencapain target
inklusi keuangan.
Strategi itu tertuang dalam bentuk inovasi keuangan yang dapat
menjangkau seluruh masyarakat, perluasan layanan keuangan, peningkatan
infratruktur yang mendukung inklusi keuangan dan peningkatan kesadaran
dan literasi keuangan serta percepatan sertifikasi hak properti
masyarakat yang dapat dijadikan agunan.
Harapannya dengan meningkatnya indeks keuangan inklusif Indonesia,
ini dapat memberikan dampak positif khususnya agar masyarakat kecil
dapat terangkat kesejahteraannya.
"SNKI bukan hanya sekadar angka, tapi ini bertujuan lebih banyak
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan,"
kata dia.
Pemerintah optimistis mampu tingkatkan indeks inklusi keuangan
Jumat, 17 November 2017 23:36 WIB