Perserikatan Bangsa-bangsa (ANTARA GORONTALO) - Dewan Keamanan PBB
kemungkinan akan melakukan sidang pada Jumat terkait keputusan Presiden
Amerika Serikat Donald Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel,
kata sejumlah diplomat, Rabu.
Penggelaran sidang itu merupakan permintaan delapan dari 15 anggota Dewan Keamanan.
Prancis, Bolivia, Mesir, Italia, Senegal, Swedia, Inggris dan
Uruguay meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk secara
terbuka melakukan pemaparan di Dewan Keamanan, kata para diplomat.
Trump pada Rabu tiba-tiba membalikkan kebijakan berpuluh-puluh
tahun yang dianut Amerika Serikat dengan mengakui Jerusalem sebagai ibu
kota Israel.
Keputusan Trump memicu kemarahan Palestina serta menunjukkan
ketidakpedulian Presiden AS itu atas peringatan-peringatan bahwa
pengakuannya itu bisa menimbulkan kerusuhan di Timur Tengah.
Trump juga berencana memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem.
Israel menganggap Jerusalem sebagai ibu kotanya yang abadi dan tak
terbagi serta berharap agar semua kedutaan asing ditempatkan di sana.
Pada saat yang sama, Palestina menginginkan wilayah timur kota itu
dijadikan ibu kota negara Palestina di masa depan. Israel merebut
wilayah itu dalam perang 1967 dan kemudian mencaploknya --langkah yang
ditentang oleh masyarakat internasional.
Sebuah resolusi yang disahkan Dewan Keamanan PBB pada Desember
tahun lalu "menggarisbawahi bahwa (Dewan Keamanan) tidak akan mengakui
perubahan apa pun terhadap garis-garis 4 Juni 1967, termasuk menyangkut
Jerusalem, selain yang disepakati oleh pihak-pihak terkait melalui
perundingan."
Resolusi tersebut disetujui setelah 14 negara memberikan suara
dukungan sementara Amerika Serikat, di bawah pemerintahan mantan
Presiden Barack Obama, menyatakan abstain.
Setelah Trump mengeluarkan pernyataan pada Rabu, Sekjen PBB Antonio
Guterres mengatakan kepada para wartawan, "Saya telah secara konsisten
menyatakan menentang langkah-langkah sepihak yang akan membahayakan masa
depan perdamaian Israel dan Palestina."
"Di tengah kekhawatiran yang mendalam saat ini, saya ingin
memperjelas: Tidak ada alternatif terhadap penyelesaian dua-negara.
Tidak ada Rencana B," tegas Guterres.
"Saya akan melakukan apa pun menurut kewenangan yang saya miliki
untuk mendukung para pemimpin Israel dan Palestina kembali ke
perundingan yang berarti."
Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley memuji keputusan Trump itu
sebagai langkah "yang adil dan seharusnya dilakukan," demikian Reuters.
Dewan Keamanan PBB kemungkinan bersidang Jumat soal Jerusalem
Kamis, 7 Desember 2017 14:47 WIB