Caracas (ANTARA GORONTALO) - Lembaga legislatif pro-pemerintah Venezuela pada
Rabu memutuskan bahwa semua partai yang memboikot pemilu daerah pada
bulan ini telah kehilangan status legal sebagai partai politik.
Dengan demikian kelompok oposisi yang turut dalam aksi boikot itu
terancam tidak bisa mengikuti pemilihan umum presiden tahun 2018.
Keputusan oleh Dewan Konstituante --yang terbentuk pada Juli lalu
melalui pemilu kontroversial yang juga diboikot oleh partai-partai
oposisi utama--t erbaru ini kemudian memicu kecaman dari lawan politik
pemerintah serta kritik keras dari Amerika Serikat.
Tiga partai oposisi besar, Justice First, Democratic Action dan
Popular Will, memang tidak mengajukan kandidat dalam pemilu pemimpin
daerah serentak pada bulan ini. Aksi tersebut adalah bagian dari protes
terhadap apa yang mereka nilai sebagai bias sistem pemilu yang bertujuan
untuk mengukuhkan "kediktatoran" Presiden Nicolas Maduro.
Maduro sudah memperingatkan bahwa boikot itu bisa mengancam
partisipasi mereka dalam pemungutan suara di masa depan. Lalu pada Rabu,
Dewan Konstituante menegaskan pernyataan sang presiden dengan keputusan
bahwa partai-partai tersebut sudah kehilangan status legal dan harus
mendaftarkan diri kembali ke komisi pemilihan umum.
Mengingat anggota komisi pemilihan umum berasal dari kelompok
pro-Maduro dan otoritas terkait selalu mempersulit oposisi, bisa jadi
partai-partai tersebut tidak akan bisa berpartisipasi dalam pemiihan
umum yang rencananya digelar pada akhir 2018.
Maduro (55) diperkirakan akan maju kembali sebagai calon presiden
meski telah bertanggung jawab atas krisis ekonomi di negaranya, di mana
jutaan warga terpaksa mengurangi jatah makan dan harus bertahan di
tengah tekanan inflasi tertinggi di dunia serta kelangkaan bahan
kebutuhan pokok.
Dua musuh politik terbesar Maduro sudah dipastikan tidak bisa
mencalonkan diri sebagai presiden. Mereka adalah Leopoldo Lopez yang
kini menjadi tahanan rumah dan Henrique Capriles yang sudah dilarang
menduduki jabatan politik.
"Kami mengabarkan kepada dunia dan seluruh pemerintahan demokratis,
bahwa kebijakan larangan terhadap partai oposisi adalah indikasi lain
adanya kediktatoran yang layak untuk dikecam dan ditolak," kata tokoh
Partai Keadilan.
Maduro dan sekutu politiknya mengatakan bahwa keputusan Dewan
Konstituante telah membawa perdamaian usai gelombang demonstrasi
mematikan yang berlangsung selama beberapa bulan pada awal tahun ini di
mana lebih dari 125 orang tewas.
Para pengunjuk rasa mengatakan bahwa mereka memperjuangkan
kebebasan, namun pemerintah mengecam mereka karena telah menggunakan
cara-cara kekerasan.
"Sudah waktunya bagi para pengkhianat itu untuk tunduk terhadap
konstitusi. Jangan sampai ada satu orangpun yang dibiarkan mengganggu
partisipasi rakyat dan sistem demokrasi kita," kata kepala Dewan
Konstituante, Delcy Rodriguez, seperti dilaporkan Reuters.
Partai Politik oposisi Venezuela kehilangan status legal
Kamis, 21 Desember 2017 17:25 WIB