Palu, Sulawesi Tengah (Antaranews Gorontalo) - Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, memastikan tidak ada pengusiran terhadap para relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari berbagai daerah yang menempati halaman kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tengah sebagai posko bertenda.
"Saya meminta kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengatur dan merelokasi semua relawan BPBD yang ada di Kantor Bappeda (Sulawesi Tengah) ke Kantor BPBD (Sulawesi Tengah)," kata dia, menjawab ANTARA, di Palu, Rabu, mengenai informasi di media sosial tentang relawan BPBD dari berbagai daerah diusir dari halaman Kantor Bappeda Sulawesi Tengah.
Kehadiran relawan dari berbagai provinsi di Indonesia sangat mempercepat upaya pemulihan pada tahap tanggap darurat bencana alam Sulawesi Tengah kali ini.
Adapun kabar tentang ini sempat merebak di berbagai media sosial. Tadi pagi, BNPB di Jakarta juga sudah mengeluarkan pernyataan tentang hal itu.
Kontributor Kantor Berita ANTARA Biro Sulawesi Tengah, Fauzi Lamboka, Rabu ini, berhasil menghubungi gubernur Sulawesi Tengah itu untuk meminta konfirmasi atas kabar itu.
Ia menjelaskan, sejak Senin kemarin (9/10), kantor dan halaman Kantor Bappeda Sulawesi Tengah sudah dipakai para aparatur sipil negara yang sudah mulai bekerja kembali sejak Senin (8/10) lalu setelah terpaksa "libur" akibat gempa Bumi dan tsunami pada Jumat (28/9).
Ia mengatakan, Kantor Bappeda Sulawesi Tengah akan dibersihkan dan dirapikan lagi karena sejak terjadi gempa belum dibersihkan.
Sejak aparatur sipil negara kembali bekerja maka mereka harus apel dan masuk kerja di kantor itu. "Tentu kegiatan mereka akan mengganggu kenyamanan relawan, demikian juga sebaliknya," kata dia.
Permintaan dia itu kemudian disampaikan Kepala BPBD Sulawesi Tengah, Bartholomeus Tandigala, kepada masing-masing kelompok relawan yang menginap di halaman Kantor Bappeda Sulawesi Tengah.
Djanggola mengucapkan terima kasih atas bantuan, dukungan, dan peran aktif para relawan BPBD se-Indonesia dalam menangani permasalahan akibat gempa dan tsunami tsunam.
Ia juga memohon maaf bila permintaan atau perintah untuk mengatur dan merelokasi para relawan itu tidak bisa diterima oleh para relawan. "Semua ini demi kebaikan kita sebagai abdi negara dan abdi rakyat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas," katanya.
