Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah
melimpahkan berkas dari penuntut umum ke Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Jakarta terhadap Miryam S Haryani tersangka memberikan
keterangan tidak benar pada persidangan KTP elektronik (KTP-e).
"Hari ini kami juga sudah melakukan pelimpahan berkas dari penuntut
umum ke Pengadilan Tipikor untuk kasus indikasi pemberian keterangan
yang tidak benar di pengadilan dalam kasus KTP-e dengan tersangka Miryam
S Haryani (MSH)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK,
Jakarta, Senin.
Febri pun menyatakan KPK tinggal menunggu jadwal sidang Miryam S Haryani dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
"Kami tunggu kapan jadwal sidang di Pengadilan karena kewajiban KPK
mulai dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan sudah kami limpahkan
dan juga dari penuntutan ke persidangan sudah kami limpahkan," tuturnya.
KPK berharap segala informasi yang dibutuhkan terkait dengan Miryam
S Haryani atau infromasi lain yang masih ada kaitannya dengan
penanganan perkara ini bisa kita lihat bersama-sama di Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Jakarta nantinya.
"KPK akan membuka semuanya," ucap Febri.
KPK telah menetapkan mantan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi
Partai Hanura Miryam S Haryani sebagai tersangka memberikan keterangan
yang tidak benar pada persidangan tindak pidana korupsi proyek KTP-e
atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Miryam disangkakan melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang
Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja tidak memberi
keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dengan ancaman
pidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.
KPK telah limpahkan berkas Miryam ke pengadilan
Senin, 3 Juli 2017 22:27 WIB