Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta pemerintah kabupaten membuka lapangan kerja untuk menampung honorer jika terjadi penghapusan.
"Rencana penghapusan honorer wajib diseriusi, mengingat ada ribuan honorer baik pegawai tidak tetap maupun guru tidak tetap yang sementara was-was menanti kepastian nasib mereka," ujar Gustam Ismail, anggota Komisi II DPRD Gorontalo Utara, di Gorontalo, Senin.
Pemkab kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, harus secepatnya berinovasi membuka lapangan pekerjaan baru.
"Saya lebih sepakat, jika pemkab membuka peluang usaha baru bagi putra-putri daerah ini, khususnya di sektor riil seperti menjadi pelaku usaha ekonomi kreatif mengandalkan potensi daerah," ungkap Gustam.
Pengurangan honorer dipastikan memunculkan banyak dampak sosial yang perlu ditanggapi serius, sebab tidak hanya berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja di lingkungan pemerintah kabupaten, namun akan banyak putra-putri daerah kehilangan pendapatan.
"Ini pun potensial menambah jumlah pengangguran," ucapnya.
Gustam berharap pemkab memikirkan rencana pengurangan honorer disertai dengan penyediaan lapangan kerja baru.
Jika memang honorer terpaksa dikurangi, maka DPRD meminta agar rencana penerimaan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) wajib memprioritaskan putra-putri daerah.
"Pemkab perlu melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak bagi putra-putri daerah ini, sebagaimana cita-cita dimekarkannya kabupaten ini adalah untuk menyejahterakan masyarakat secara berkeadilan," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
"Rencana penghapusan honorer wajib diseriusi, mengingat ada ribuan honorer baik pegawai tidak tetap maupun guru tidak tetap yang sementara was-was menanti kepastian nasib mereka," ujar Gustam Ismail, anggota Komisi II DPRD Gorontalo Utara, di Gorontalo, Senin.
Pemkab kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, harus secepatnya berinovasi membuka lapangan pekerjaan baru.
"Saya lebih sepakat, jika pemkab membuka peluang usaha baru bagi putra-putri daerah ini, khususnya di sektor riil seperti menjadi pelaku usaha ekonomi kreatif mengandalkan potensi daerah," ungkap Gustam.
Pengurangan honorer dipastikan memunculkan banyak dampak sosial yang perlu ditanggapi serius, sebab tidak hanya berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja di lingkungan pemerintah kabupaten, namun akan banyak putra-putri daerah kehilangan pendapatan.
"Ini pun potensial menambah jumlah pengangguran," ucapnya.
Gustam berharap pemkab memikirkan rencana pengurangan honorer disertai dengan penyediaan lapangan kerja baru.
Jika memang honorer terpaksa dikurangi, maka DPRD meminta agar rencana penerimaan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) wajib memprioritaskan putra-putri daerah.
"Pemkab perlu melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak bagi putra-putri daerah ini, sebagaimana cita-cita dimekarkannya kabupaten ini adalah untuk menyejahterakan masyarakat secara berkeadilan," pungkasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020