Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo siap membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan para honorer di lingkungan pemerintahan tersebut.
"Kami mulai menghitung tanggungan BPJS Ketenagakerjaan bagi honorer. Pembiayaan tersebut rencananya akan diakomodir pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023," kata Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki di Gorontalo, Senin.
Ia mengatakan keperluan anggaran untuk itu sekitar Rp400 juta.
"Tahun ini seluruh Pegawai Tidak Tetap (PTT) akan kita tanggung, karena yang sudah dibiayai selama ini adalah Guru Tidak Tetap (GTT). Kita menunggu APBD Perubahan yang pembahasannya kemungkinan Agustus. Jadi mulai September kita akan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan dari bulan Januari hingga September," kata Budiyanto.
Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi honorer menjadi atensi Pj Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya.
Ia mendapati banyak honorer melakukan pembayaran mandiri yang selayaknya menjadi tanggungan pemerintah. Honorer di Satpol Pamong Praja (PP) misalnya, diminta tidak lagi membayar mandiri dan menunggu pelunasan secara kolektif.
"Untuk penganggaran BPJS ini, nanti ada di Dinas Ketenagakerjaan karena di sana ada program yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai. Jika ada honorer yang sudah terlanjur membayar pribadi, akan kita lihat regulasi, kalau bisa dikembalikan akan dikembalikan. Intinya silahkan diskusikan dulu semua, kami akan menunggu hasilnya keseluruhan," kata Budiyanto Sidiki.
Ia berharap baik BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Keuangan bisa menghitung dengan cermat semua tanggungan, termasuk mendata kembali honorer aktif yang sudah melakukan membayar atau tidak.
Pemprov Gorontalo bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan honorer
Senin, 10 Juli 2023 15:15 WIB