Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Gorontalo, Selasa, mengatakan tahapan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) rumah sakit Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) hampir rampung.
Ia menambahkan pihaknya telah mengikuti rapat finalisasi dokumen KPBU di Jakarta kemarin.
"Rapat itu fokus untuk finalisasi berbagai dokumen dan detail perencanaan. Juga sebagai tindaklanjut rekomendasi BPKP, Kejaksaan Tinggi dan DPRD Provinsi Gorontalo tentang persetujuan KPBU RS Ainun beberapa waktu lalu," ungkapnya.
Gubernur mengaku optimistis finalisasi dokumen KPBU bisa dituntaskan tepat waktu.
Jika dokumen selesai maka akan segera dilelang kepada calon investor yang berminat membangun rumah sakit rujukan tipe B tersebut.
"Rencananya tanggal 12 Mei 2020 akan dilakukan proses peletakkan batu pertama oleh Presiden RI Joko Widodo," lanjut dia.
Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki mengatakan beberapa hal yang diperbaiki diantaranya perhitungan harga satuan.
Hal lain adalah komponen bangunan yang dinilai belum perlu dibangun, seperti bangunan rumah singgah, areal komersil rumah sakit dan rumah dinas dokter.
"Rumah dinas dokter misalnya, setelah kami hitung maka kami keluarkan dari skema KPBU. Dipindahkan menjadi pembiayaan APBD saja," tambahnya.
Rekomendasi lain terkait penggunaan tenaga ahli independen, untuk mengkaji detail harga satuan yang telah disusun oleh konsultan.
Termasuk untuk sebagian biaya alat kesehatan, yang disarankan untuk dialihkan menjadi skema Kerjasama Opersional (KSO) dengan vendor yang berminat.
“Jadi setelah kita hitung-hitung lagi dari rencana awal rumah sakit ini membutuhkan dana Rp801 miliar, kini turun menjadi Rp596 miliar," ungkapnya.
Sebelum dokumen dilelang, Tim Simpul KPBU akan kembali menyurat kepada BPKP, Kejaksaan Tinggi dan DPRD sebagai laporan hasil perbaikan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
Ia menambahkan pihaknya telah mengikuti rapat finalisasi dokumen KPBU di Jakarta kemarin.
"Rapat itu fokus untuk finalisasi berbagai dokumen dan detail perencanaan. Juga sebagai tindaklanjut rekomendasi BPKP, Kejaksaan Tinggi dan DPRD Provinsi Gorontalo tentang persetujuan KPBU RS Ainun beberapa waktu lalu," ungkapnya.
Gubernur mengaku optimistis finalisasi dokumen KPBU bisa dituntaskan tepat waktu.
Jika dokumen selesai maka akan segera dilelang kepada calon investor yang berminat membangun rumah sakit rujukan tipe B tersebut.
"Rencananya tanggal 12 Mei 2020 akan dilakukan proses peletakkan batu pertama oleh Presiden RI Joko Widodo," lanjut dia.
Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki mengatakan beberapa hal yang diperbaiki diantaranya perhitungan harga satuan.
Hal lain adalah komponen bangunan yang dinilai belum perlu dibangun, seperti bangunan rumah singgah, areal komersil rumah sakit dan rumah dinas dokter.
"Rumah dinas dokter misalnya, setelah kami hitung maka kami keluarkan dari skema KPBU. Dipindahkan menjadi pembiayaan APBD saja," tambahnya.
Rekomendasi lain terkait penggunaan tenaga ahli independen, untuk mengkaji detail harga satuan yang telah disusun oleh konsultan.
Termasuk untuk sebagian biaya alat kesehatan, yang disarankan untuk dialihkan menjadi skema Kerjasama Opersional (KSO) dengan vendor yang berminat.
“Jadi setelah kita hitung-hitung lagi dari rencana awal rumah sakit ini membutuhkan dana Rp801 miliar, kini turun menjadi Rp596 miliar," ungkapnya.
Sebelum dokumen dilelang, Tim Simpul KPBU akan kembali menyurat kepada BPKP, Kejaksaan Tinggi dan DPRD sebagai laporan hasil perbaikan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020