Sekda sebut RSUD Ainun Habibie miliki pelayanan berkualitas

Kabupaten Gorontalo (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo Roni Sampir menyebut Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo memiliki pelayanan yang bermutu dan berkualitas.

"RSUD Hasri Ainun Habibie ini diharapkan menjadi paripurna, maka dapat memberikan pelayanan bermutu dan berkualitas kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dan khususnya di Kabupaten Gorontalo," ucap Roni di Gorontalo, Ahad.

Ia menjelaskan, rumah sakit tersebut telah didatangi oleh tim Survei Akreditasi Rumah Sakit Indonesia.

"Survei akreditasi ini, dalam rangka pemetaan terkait infrastruktur, sarana prasarana, sumber daya manusia maupun pelayanan yang ada di RSUD Hasri Ainun Habibie," ucap Roni.

Roni mengatakan permasalahan kesehatan di Kabupaten Gorontalo begitu banyak, karena jumlah penduduk yang banyak serta isu strategis seperti tengkes dan lainnya.

"Tentunya, RSUD Hasri Ainun Habibie yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo membantu masyarakat bisa menentukan pilihan dalam mendapatkan pelayanan dan rujukan ke rumah Sakit," ujar Roni.

Dukungan Pemkab Gorontalo dalam mempercepat proses perizinan bagi tenaga-tenaga medis bertugas di RSUD Hasri Ainun Habibie tersebut.

Terkait kebersihan, dirinya memerintahkan melalui Dinas lingkungan Hidup dalam sepekan bisa dua hingga tiga kali mengangkut sampah yang menumpuk.

"Termasuk Dinas Satpol-PP melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melaksanakan penertiban pedagang kaki lima yang berada di seputar rumah sakit RSUD Hasri Ainun Habibie," kata dia

Direktur RSUD Hasri Ainun Habibie dr. Fitriyanto Rajak menambahkan survei akreditasi itu dimulai dengan verifikasi dokumen secara daring.

"Setelah survei secara daring, tim survei datang ke rumah sakit selama dua hari melakukan verifikasi lapangan terkait dengan dokumen-dokumen yang telah kami unggah di aplikasi," ungkap Fitriyanto.

Fitriyanto berharap RSUD Hasri Ainun Habibie memperoleh akreditasi secara paripurna, untuk itu dukungan semua pemangku kebijakan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut.*