Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta tidak ada lagi tenaga guru di provinsi itu yang memiliki rangkap tugas, agar tetap fokus ke pekerjaan utama sebagai tenaga pendidik di sekolah.
"Tolong dipetakan semua, satu daerah itu berapa kebutuhan gurunya. Jangan terfokus cuma di satu tempat. Disebar penempatannya agar merata. Supaya tidak ada lagi kejadian Kepsek merangkap guru merangkap pengelola keuangan merangkap tata usaha. Jangan seperti itu," ucap Gubernur Rusli Habibie di Gorontalo, Jumat.
Menurutnya hal itu juga berkaitan erat dengan mutasi para guru.
Rusli menegaskan dalam proses mutasi guru, juga harus memperhatikan kebutuhan guru di sekolah tujuan mutasinya.
"Saya tidak mau lagi ada guru yang pindah ke struktural, tidak boleh. Kalau ada yang dari Gorontalo Utara dan Pohuwato mau masuk kesini boleh. Tapi kalau guru kita mau ke struktural tidak boleh," tegas Rusli.
Kepala Bidang Mutasi BKD Provinsi Gorontalo Sri Wahyuni Daeng Matona menyebut ada tiga hal yang menjadi pertimbangan untuk mutasi Guru.
Yang pertama perubahan kurikulum di sekolah lamanya.
"Ada beberapa sekolah yang jurusannya dihapus, otomatis mata pelajarannya hilang, sementara dia sudah disertifikasi. Jadi kami pindahkan dia ke sekolah yang ada mata pelajaran tersebut," ungkapnya.
Pertimbangan kedua adalah penyesuaian jumlah jam mengajar.
Ia menambahkan, setiap guru memiliki standar minimal 24 jam mengajar.
Jika jumlah itu tidak terpenuhi, maka guru tersebut akan dipindahkan ke sekolah yang memenuhi jumlah jam mengajar.
"Pertimbangan selanjutnya adalah guru yang masih dalam masa pembinaan. Guru yang terjerat kasus seperti penyalahgunaan dana sekolah, perselingkuhan ataupun guru yang terdeteksi menyebarkan paham radikal, maka dia harus dipindahkan setelah sebelumnya dibina dulu," ujarnya.
Sebanyak 74 guru SMA sederajat se Provinsi Gorontalo yang direncanakan mutasi.
Mutasi akan dilakukan setelah SK Mutasi keluar dan ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
"Tolong dipetakan semua, satu daerah itu berapa kebutuhan gurunya. Jangan terfokus cuma di satu tempat. Disebar penempatannya agar merata. Supaya tidak ada lagi kejadian Kepsek merangkap guru merangkap pengelola keuangan merangkap tata usaha. Jangan seperti itu," ucap Gubernur Rusli Habibie di Gorontalo, Jumat.
Menurutnya hal itu juga berkaitan erat dengan mutasi para guru.
Rusli menegaskan dalam proses mutasi guru, juga harus memperhatikan kebutuhan guru di sekolah tujuan mutasinya.
"Saya tidak mau lagi ada guru yang pindah ke struktural, tidak boleh. Kalau ada yang dari Gorontalo Utara dan Pohuwato mau masuk kesini boleh. Tapi kalau guru kita mau ke struktural tidak boleh," tegas Rusli.
Kepala Bidang Mutasi BKD Provinsi Gorontalo Sri Wahyuni Daeng Matona menyebut ada tiga hal yang menjadi pertimbangan untuk mutasi Guru.
Yang pertama perubahan kurikulum di sekolah lamanya.
"Ada beberapa sekolah yang jurusannya dihapus, otomatis mata pelajarannya hilang, sementara dia sudah disertifikasi. Jadi kami pindahkan dia ke sekolah yang ada mata pelajaran tersebut," ungkapnya.
Pertimbangan kedua adalah penyesuaian jumlah jam mengajar.
Ia menambahkan, setiap guru memiliki standar minimal 24 jam mengajar.
Jika jumlah itu tidak terpenuhi, maka guru tersebut akan dipindahkan ke sekolah yang memenuhi jumlah jam mengajar.
"Pertimbangan selanjutnya adalah guru yang masih dalam masa pembinaan. Guru yang terjerat kasus seperti penyalahgunaan dana sekolah, perselingkuhan ataupun guru yang terdeteksi menyebarkan paham radikal, maka dia harus dipindahkan setelah sebelumnya dibina dulu," ujarnya.
Sebanyak 74 guru SMA sederajat se Provinsi Gorontalo yang direncanakan mutasi.
Mutasi akan dilakukan setelah SK Mutasi keluar dan ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020