![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://gorontalo.antaranews.com/berita/103902/dprd-harapkan-pemkab-gunakan-sistem-jemput-bola-bangun-infrastruktur&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2020/02/28/IMG_20200224_175305.jpg&description=DPRD harapkan pemkab gunakan sistem "jemput bola" bangun infrastruktur){kind=link}
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Djafar Ismail mengharapkan pemerintah kabupaten setempat menggunakan sistem "jemput bola" dalam upaya meminta dukungan pendanaan untuk membangun beberapa infrastruktur penting di daerah itu.
"Bupati dan wakil bupati maupun kepala dinas terkait perlu mendatangi langsung kementerian terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jika berkeinginan kuat agar seluruh rencana pembangunan infrastruktur yang tidak dimampui memanfaatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, mendapatkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat," ujar politikus senior PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo itu, di Gorontalo, Jumat (28/2).
Sistem "jemput bola", katanya, dengan mengajukan sejumlah proposal, bahkan berupaya mengundang menteri atau wakil menteri terkait perlu dilakukan.
Hal itu, katanya, mengingat pentingnya wilayah itu sebagai daerah perbatasan strategis nasional, untuk mendapatkan dukungan penganggaran dalam meningkatkan infrastruktur yang mendesak dibangun, seperti jalan "by pass" Anggrek-Kwandang sepanjang 32 kilometer menghubungkan Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Nusantara Kwandang.
"Kondisi ini tidak boleh sekadar didengungkan pemerintah daerah di tingkat lokal, namun upaya-upaya menjemput bola dengan mendatangi kementerian terkait, sangat penting dan perlu dilakukan," ucap Djafar.
Dia mengakui bahwa tidak seluruh keinginan atau permintaan pemerintah daerah akan dipenuhi secara serentak, sebab pembangunan infrastruktur perlu dilakukan bertahap.
Oleh karena itu, kata dia, pemkab penting untuk sering-sering bertandang ke kementerian, mengajukan proposal dan menunggu sinyal positif melalui permohonan yang diajukan.
DPRD setempat, katanya, mendukung langkah itu sebab muara seluruh perjuangan pemerintah daerah dipastikan untuk mendukung kemajuan dan terealisasinya pembangunan yang akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
"Bupati dan wakil bupati maupun kepala dinas terkait perlu mendatangi langsung kementerian terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jika berkeinginan kuat agar seluruh rencana pembangunan infrastruktur yang tidak dimampui memanfaatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, mendapatkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat," ujar politikus senior PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo itu, di Gorontalo, Jumat (28/2).
Sistem "jemput bola", katanya, dengan mengajukan sejumlah proposal, bahkan berupaya mengundang menteri atau wakil menteri terkait perlu dilakukan.
Hal itu, katanya, mengingat pentingnya wilayah itu sebagai daerah perbatasan strategis nasional, untuk mendapatkan dukungan penganggaran dalam meningkatkan infrastruktur yang mendesak dibangun, seperti jalan "by pass" Anggrek-Kwandang sepanjang 32 kilometer menghubungkan Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Nusantara Kwandang.
"Kondisi ini tidak boleh sekadar didengungkan pemerintah daerah di tingkat lokal, namun upaya-upaya menjemput bola dengan mendatangi kementerian terkait, sangat penting dan perlu dilakukan," ucap Djafar.
Dia mengakui bahwa tidak seluruh keinginan atau permintaan pemerintah daerah akan dipenuhi secara serentak, sebab pembangunan infrastruktur perlu dilakukan bertahap.
Oleh karena itu, kata dia, pemkab penting untuk sering-sering bertandang ke kementerian, mengajukan proposal dan menunggu sinyal positif melalui permohonan yang diajukan.
DPRD setempat, katanya, mendukung langkah itu sebab muara seluruh perjuangan pemerintah daerah dipastikan untuk mendukung kemajuan dan terealisasinya pembangunan yang akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020