Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan saat ini mekanisme pengajuan program ke pemerintah pusat sudah berbeda dengan pola lama, yaknj kepala daerah bisa langsung mengajukan proposal ke pemerintah pusat.
"Usulan program untuk kabupaten kota wajib diketahui dan koordinasi dengan gubernur. Setelah ada pengantar dari kami baru bisa disodorkan ke Bappenas. Jika dua hal itu tidak dilakukan, maka tidak ada dibahas oleh Kementrian atau Lembaga," katanya, Kamis.
Koordinasi ini menurutnya sangat penting, sebab ia menghawatirkan langkah kepala daerah yang `potong kompas` justru akan merugikan daerah itu.
Selain tidak akan terakomodir oleh pemerintah pusat, lanjutnya, juga tidak akan menghasilkan apa-apa bagi daerah.
" Saya sering baca di koran ada Bupati A atau Walikota B berhasil melobi anggaran di Kementrian. Bawa oleh-oleh ke daerah sekian miliar. Hal itu sah-sah saja, saya tidak melarang. Saya takutnya langkah itu hanya menjadi janji manis tapi anggaran yang diperjuangkan tidak kunjung datang," imbuhnya.
Mantan Bupati Gorontalo Utara itu mengaku, masih ada kepala daerah yang memilih langkah potong jalur untuk mengajukan proposal pemerintah pusat.
Usulan program yang dijanjikan sudah ditagih tindaklanjuti oleh rakyat. Belakangan program tersebut tidak bisa direalisasikan.
Pihaknya mengingatkan agar pola tersebut segera diubah dengan secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur membuka diri agar program daerah bisa sama sama dibahas dengan Pemprov untuk diusulkan ke Bappenas.
"Contohnya kabupaten A mau bangun rumah sakit dan berjuang ke Kementrian Kesehatan. Begitu tiba di sana pasti ditanyakan maka pengantar rekomendasi dari Gubernur ` Mana chek list dari Bappenas` Jika dua hal itu tidak ada maka tidak akan ditindaklanjuti di Kementrian terkait," jelasnya.
Ini berarti, tambahnya, program harus benar-benar dibahas dan direncanakan di tingkat bawah untuk menghindari tumpang tindih program.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Usulan program untuk kabupaten kota wajib diketahui dan koordinasi dengan gubernur. Setelah ada pengantar dari kami baru bisa disodorkan ke Bappenas. Jika dua hal itu tidak dilakukan, maka tidak ada dibahas oleh Kementrian atau Lembaga," katanya, Kamis.
Koordinasi ini menurutnya sangat penting, sebab ia menghawatirkan langkah kepala daerah yang `potong kompas` justru akan merugikan daerah itu.
Selain tidak akan terakomodir oleh pemerintah pusat, lanjutnya, juga tidak akan menghasilkan apa-apa bagi daerah.
" Saya sering baca di koran ada Bupati A atau Walikota B berhasil melobi anggaran di Kementrian. Bawa oleh-oleh ke daerah sekian miliar. Hal itu sah-sah saja, saya tidak melarang. Saya takutnya langkah itu hanya menjadi janji manis tapi anggaran yang diperjuangkan tidak kunjung datang," imbuhnya.
Mantan Bupati Gorontalo Utara itu mengaku, masih ada kepala daerah yang memilih langkah potong jalur untuk mengajukan proposal pemerintah pusat.
Usulan program yang dijanjikan sudah ditagih tindaklanjuti oleh rakyat. Belakangan program tersebut tidak bisa direalisasikan.
Pihaknya mengingatkan agar pola tersebut segera diubah dengan secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur membuka diri agar program daerah bisa sama sama dibahas dengan Pemprov untuk diusulkan ke Bappenas.
"Contohnya kabupaten A mau bangun rumah sakit dan berjuang ke Kementrian Kesehatan. Begitu tiba di sana pasti ditanyakan maka pengantar rekomendasi dari Gubernur ` Mana chek list dari Bappenas` Jika dua hal itu tidak ada maka tidak akan ditindaklanjuti di Kementrian terkait," jelasnya.
Ini berarti, tambahnya, program harus benar-benar dibahas dan direncanakan di tingkat bawah untuk menghindari tumpang tindih program.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015