Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyatakan akan mengusulkan pembentukan Otorita Danau Limboto yang kini sedang dikeruk dan direvitalisasi oleh pemerintah pusat.
Otorita yang dikelola oleh pemerintah pusat itu, kata dia, dilakukan dengan menggabungkan semua kementerian dan lembaga untuk mengeroyok upaya revitalisasi dan penyelamatan danau yang kondisinya kian kritis.
"Saya punya konsep Danau Limboto diusulkan jadi daerah otorita. Kemarin waktu di Ambon (pada Rakernas APPSI) saya sudah sampaikan ke Wakil Presiden Jusuf Kalla soal ini dan beliau sudah setuju, katanya.
Menurutnya pembenahan Danau Limboto tidak cukup bila hanya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, yang saat ini tengah melakukan pengerukan danau.
Ia menilai masalah lingkungan dari hulu sungai, masalah perikanan, pertanian dan pariwisata juga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
"Sekarang `kan baru dikerjakan oleh Kementerian PU. Perlu diingat, danau itu juga harus diselamatkan dari hulunya. Bagaimana penghijauan dari gunung bahkan di sekitar danau. Di situ juga ada nelayan mencari nafkah dan aneka biota yang perlu diselamatkan. Kita juga berharap danau ini akan jadi destinasi wisata yang menarik," ujarnya.
Sejak tiga tahun terkahir, Danau Limboto mendapat perhatian dari pemerintah pusat untuk revitalisasi.
Pekerjaan yang dilakukan saat ini adalah pengerukan endapan lumpur serta pembangunan pintu air sungai.
Pada tahun 2015 dana APBN melalui Balai Sungai Wilayah Sulawesi II sekitar Rp300 miliar.
"Kalau hanya mengandalkan dana APBD terus terang itu mustahil. Bayangkan APBD kita hanya Rp1,4 triliun, pasti tidak akan cukup. Makanya saya sudah panggil Kepala Bappeda, kami akan menyurati resmi pemerintah pusat yang isinya mengusulkan otorita," jelasnya.
Dari data milik pemprov, luas Danau Limboto pada tahun 2007 seluas 2.537 hektare dengan kedalaman berkisar 2 sampai 2,5 meter. Sementara luas tangkapan danau tinggal 900 kilometer persegi.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
Otorita yang dikelola oleh pemerintah pusat itu, kata dia, dilakukan dengan menggabungkan semua kementerian dan lembaga untuk mengeroyok upaya revitalisasi dan penyelamatan danau yang kondisinya kian kritis.
"Saya punya konsep Danau Limboto diusulkan jadi daerah otorita. Kemarin waktu di Ambon (pada Rakernas APPSI) saya sudah sampaikan ke Wakil Presiden Jusuf Kalla soal ini dan beliau sudah setuju, katanya.
Menurutnya pembenahan Danau Limboto tidak cukup bila hanya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, yang saat ini tengah melakukan pengerukan danau.
Ia menilai masalah lingkungan dari hulu sungai, masalah perikanan, pertanian dan pariwisata juga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
"Sekarang `kan baru dikerjakan oleh Kementerian PU. Perlu diingat, danau itu juga harus diselamatkan dari hulunya. Bagaimana penghijauan dari gunung bahkan di sekitar danau. Di situ juga ada nelayan mencari nafkah dan aneka biota yang perlu diselamatkan. Kita juga berharap danau ini akan jadi destinasi wisata yang menarik," ujarnya.
Sejak tiga tahun terkahir, Danau Limboto mendapat perhatian dari pemerintah pusat untuk revitalisasi.
Pekerjaan yang dilakukan saat ini adalah pengerukan endapan lumpur serta pembangunan pintu air sungai.
Pada tahun 2015 dana APBN melalui Balai Sungai Wilayah Sulawesi II sekitar Rp300 miliar.
"Kalau hanya mengandalkan dana APBD terus terang itu mustahil. Bayangkan APBD kita hanya Rp1,4 triliun, pasti tidak akan cukup. Makanya saya sudah panggil Kepala Bappeda, kami akan menyurati resmi pemerintah pusat yang isinya mengusulkan otorita," jelasnya.
Dari data milik pemprov, luas Danau Limboto pada tahun 2007 seluas 2.537 hektare dengan kedalaman berkisar 2 sampai 2,5 meter. Sementara luas tangkapan danau tinggal 900 kilometer persegi.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015