Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Gorontalo Utara, Rizan Demanto mengatakan pemkab setempat, wajib mendukung para pelaku usaha di masa pandemi COVID-19.
"Bantuan bahan pokok tidak menjadi solusi bagi para pelaku UMKM yang terkena imbas pandemi ini, sebab mereka harus segera bangkit berproduksi agar perekonomian di sektor riil tetap berjalan," katanya di Gorontalo, Kamis.
Rizan mengatakan, Pemkab harus mengintervensi aktivitas perekonomian yang dilakoni para pelaku UMKM.
"Saya menggunakan kata 'harus' sebab anggaran pemerintah ditujukan untuk rakyat, maka rakyat termasuk pelaku UMKM harus mendapatkan dukungan secara riil," ucapnya.
Ia menyontohkan, belanja masker non medis yang dianggarkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Tidak perlu dibeli dari luar daerah, sebab banyak para pelaku UMKM di daerah ini, beralih memproduksi masker.
"Harganya terjangkau hanya Rp8 ribu per lembar, atau Rp100 ribu per lusin," katanya.
Dengan membeli produk lokal yang diproduksi perajin atau pelaku UMKM dengan kualitas yang tidak kalah bagusnya, artinya Pemkab memberi kepedulian yang tinggi terhadap bangkitnya usaha milik masyarakat.
Rizan berharap, di masa pandemi ini, mulai dari alokasi APBD Perubahan tahun anggaran 2020, hingga perencanaan APBD 2021, Pemkab termasuk pihak Badan Anggaran DPRD untuk memperhatikan alokasi anggaran terhadap pertumbuhan perekonomian di sektor riil.
Khususnya yang menyentuh langsung para pelaku UMKM tersebar di 11 kecamatan atau 123 desa.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
"Bantuan bahan pokok tidak menjadi solusi bagi para pelaku UMKM yang terkena imbas pandemi ini, sebab mereka harus segera bangkit berproduksi agar perekonomian di sektor riil tetap berjalan," katanya di Gorontalo, Kamis.
Rizan mengatakan, Pemkab harus mengintervensi aktivitas perekonomian yang dilakoni para pelaku UMKM.
"Saya menggunakan kata 'harus' sebab anggaran pemerintah ditujukan untuk rakyat, maka rakyat termasuk pelaku UMKM harus mendapatkan dukungan secara riil," ucapnya.
Ia menyontohkan, belanja masker non medis yang dianggarkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Tidak perlu dibeli dari luar daerah, sebab banyak para pelaku UMKM di daerah ini, beralih memproduksi masker.
"Harganya terjangkau hanya Rp8 ribu per lembar, atau Rp100 ribu per lusin," katanya.
Dengan membeli produk lokal yang diproduksi perajin atau pelaku UMKM dengan kualitas yang tidak kalah bagusnya, artinya Pemkab memberi kepedulian yang tinggi terhadap bangkitnya usaha milik masyarakat.
Rizan berharap, di masa pandemi ini, mulai dari alokasi APBD Perubahan tahun anggaran 2020, hingga perencanaan APBD 2021, Pemkab termasuk pihak Badan Anggaran DPRD untuk memperhatikan alokasi anggaran terhadap pertumbuhan perekonomian di sektor riil.
Khususnya yang menyentuh langsung para pelaku UMKM tersebar di 11 kecamatan atau 123 desa.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020