Anggota DPRD Gorontalo Utara, Gustam Ismail berpendapat dalam menangani dampak pandemi COVID-19 seharusnya disamakan dengan penanganan saat terjadi bencana alam dan korban terdampak.
"Dua-duanya sangat diharapkan tidak terjadi, namun memerlukan pengalokasian anggaran khusus, mulai dari penanggulangan bersifat antisipatif maupun penanganan pascabencana," ucap Gustam di Gorontalo, Kamis.
Untuk bencana non alam seperti COVID-19 yang masih dihadapi, diharapkan seluruh pemangku kepentingan tetap bersinergi untuk melakukan pengendalian dan penanganan dalam upaya memutus rantai penularannya.
Sama halnya dengan bencana alam, diharapkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat untuk tetap waspada dan melakukan antisipasi dini terhadap wilayah-wilayah rawan banjir dan longsor menghadapi cuaca ekstrem.
"Seluruh pemangku kepentingan diharapkan waspada dan berikhtiar menghadapi cuaca ekstrem dan masyarakat pun diimbau untuk senantiasa berhati-hati," ucapnya.
Anggota Badan Anggaran ini menyebut, dari segi kecukupan anggaran penanggulangan bencana alam maupun non alam, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khusus tahun anggaran 2020, masih memampuinya dengan melakukan pengalokasian anggaran yang tepat.
Makanya Badan Anggaran melalui rapat bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) termasuk organisasi perangkat daerah terkait, meminta alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 agar dapat dihitung kembali mengingat pemanfaatannya hingga saat ini baru mencapai Rp4 miliar lebih dari total Rp10,4 miliar.
"Jika masih ada yang berproses agar dipercepat dan jika masih ada anggaran yang tidak termanfaat agar dievaluasi, dihitung ulang agar dapat dialokasikan untuk kegiatan penting lainnya dalam menunjang program pembangunan daerah ini, termasuk terhadap upaya antisipasi bencana alam dalam bentuk penguatan infrastruktur yang tergolong mendesak," ungkapnya.
Jalannya pembangunan di daerah berlangsung normal dan kondusif, disamping memprioritaskan penanganan yang tepat terhadap pandemi COVID-19 dan bencana alam di musim cuaca ekstrem.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
"Dua-duanya sangat diharapkan tidak terjadi, namun memerlukan pengalokasian anggaran khusus, mulai dari penanggulangan bersifat antisipatif maupun penanganan pascabencana," ucap Gustam di Gorontalo, Kamis.
Untuk bencana non alam seperti COVID-19 yang masih dihadapi, diharapkan seluruh pemangku kepentingan tetap bersinergi untuk melakukan pengendalian dan penanganan dalam upaya memutus rantai penularannya.
Sama halnya dengan bencana alam, diharapkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat untuk tetap waspada dan melakukan antisipasi dini terhadap wilayah-wilayah rawan banjir dan longsor menghadapi cuaca ekstrem.
"Seluruh pemangku kepentingan diharapkan waspada dan berikhtiar menghadapi cuaca ekstrem dan masyarakat pun diimbau untuk senantiasa berhati-hati," ucapnya.
Anggota Badan Anggaran ini menyebut, dari segi kecukupan anggaran penanggulangan bencana alam maupun non alam, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khusus tahun anggaran 2020, masih memampuinya dengan melakukan pengalokasian anggaran yang tepat.
Makanya Badan Anggaran melalui rapat bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) termasuk organisasi perangkat daerah terkait, meminta alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 agar dapat dihitung kembali mengingat pemanfaatannya hingga saat ini baru mencapai Rp4 miliar lebih dari total Rp10,4 miliar.
"Jika masih ada yang berproses agar dipercepat dan jika masih ada anggaran yang tidak termanfaat agar dievaluasi, dihitung ulang agar dapat dialokasikan untuk kegiatan penting lainnya dalam menunjang program pembangunan daerah ini, termasuk terhadap upaya antisipasi bencana alam dalam bentuk penguatan infrastruktur yang tergolong mendesak," ungkapnya.
Jalannya pembangunan di daerah berlangsung normal dan kondusif, disamping memprioritaskan penanganan yang tepat terhadap pandemi COVID-19 dan bencana alam di musim cuaca ekstrem.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020