Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo berharap pihak PLN dan perusahaan penyedia Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tomilito, yaitu perusahaan Gorontalo Listrik Perdana (GLP), dapat memenuhi delapan persyaratan jika ingin mendatangkan tenaga kerja asing (TKA) dan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke daerah itu, di masa pandemi COVID-19.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Idris Rahim, pada rapat koordinasi Forkopimda Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, menyikapi kedatangan TKA dan TKI ke lokasi PLTU Tomilito, di Desa Tanjung Karang.
Delapan persyaratan itu, pertama, seluruh TKA/TKI wajib menjalani tes cepat (rapid test) COVID-19.
Kedua, seluruh TKA/TKI, harus mengantongi izin masuk. Ketiga, mereka wajib dikarantina sebagaimana 8 orang TKA yang berhasil masuk ke lokasi PLTU Tomilito pada awal Juli 2020.
Keempat, seluruh pekerjaan harus sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan. Kelima, seluruh TKA/TKI, tidak boleh sembarangan keluar lokasi PLTU.
Keenam, dilarang minum minuman keras. Ketujuh, dokter perusahaan harus ditambah 3-4 orang, sebab yang ada saat ini baru 1 orang.
Kedelapan, kalau bisa kata Wagub, kedatangan TKA/TKI gelombang ke tiga, langsung ditindaklanjuti dengan pemulangan gelombang pertama.
Pemprov kata dia, sangat memberi perhatian serius pada kedatangan orang asing maupun orang dari luar Provinsi Gorontalo ke daerah ini di masa pandemi.
Makanya rapat koordinasi tersebut, merupakan tindak lanjut rapat koordinasi pada 9 Juli 2020, agar kedatangan TKA/TKI di Provinsi Gorontalo, tidak mengalami hal yang sama seperti insiden penolakan di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Mengingat di satu sisi, keseriusan penanganan percepatan COVID-19 terus dilakukan, sementara disisi lain, ketersediaan listrik di Provinsi Gorontalo sangat prioritas.
"Kira diperhadapkan pada penanganan COVID-19 dan kelangsungan pembangunan ekonomi," ujarnya.
PLTU tersebut harusnya rampung pada 14 Juli 2020, namun tertunda karena pandemi COVID-19 maka target realisasi pada Desember 2020, perlu didukung mengingat laporan pihak GLP sebagai penyedia infrastruktur tersebut, jika pembangunan PLTU Tomilito telah mencapai 74 persen.
"Menyikapi kondisi ini, kita wajib duduk bersama agar memiliki pemahaman yang sama untuk mencari solusi terbaik agar pada 2021, wilayah Sulawesi dan Gorontalo tidak mengalami defisit energi listrik yang dapat mengancam pelaksanaan pembangunan daerah," ucapnya pada rapat koordinasi yang juga dihadiri Kapolda Gorontalo, Kasrem 133 Nani Wartabone, Wakil Bupati setempat, pihak PLN wilayah Suluttenggo, pihak manajer GLP dan unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten.
Dalam rangka menyikapi kedatangan 227 TKA ke lokasi PLTU Tomilito berkekuatan 2 kali 50 Mega Watt (MW) pada akhir Juli 2020, Pemprov kata Wagub pun meminta agar pembangunan PLTU tersebut dilaksanakan dengan cepat, mengingat sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo, khususnya Gorontalo Utara.
Pihak GLP juga diharapkan menggelar kegiatan penyebarluasan informasi, sosialisasi, koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi, yang dilakukan bersama pemerintah termasuk TNI dan Polri.
Kita akan membentuk tim evaluasi untuk pelaksanaan sosialisasi terkait jalannya pembangunan di PLTU Tomilito, tambahnya.
Seluruh persyaratan dokumen oleh TKA dan TKI, agar disiapkan pihak PLN dan GLP, agar tidak menimbulkan persoalan yang mengancam kondusifitas daerah, sebab pada dasarnya pemerintah di Gorontalo sangat menyambut kedatangan investor.
"Namun di masa pandemi, seluruhnya harus dilakukan sesuai protokol kesehatan dalam mencegah COVID-19," ungkap Wagub.
Disamping aspek keamanan dan ketertiban yang menjadi urusan penting, sehingga koordinasi dan sinergi seperti halnya yang diharapkan Kapolda Gorontalo, dapat terwujud.***
Rapat koordinasi Forkopimda Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, menyikapi kedatangan TKA dan TKI ke lokasi PLTU Tomilito, berlangsung di ruang Tinepo kantor bupati. (ANTARA/Susanti Sako)
